Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi Golkar DPRD Kepulauan Riau berpendapat perjuangan sejumlah kelompok masyarakat Batam untuk memekarkan kota industri menjadi provinsi baru membutuhkan waktu yang panjang karena berhadapan dengan tahun politik.
"Sekarang sudah 2017, tahun 2018-2019 merupakan tahun politik pesta demokrasi sehingga kecil kemungkinan usulan pembentukan provinsi baru atau otonomi khusus di Batam dapat direalisasikan," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kepri Asmin Patros, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Jumat.
Ia mengatakan perjuangan untuk membentuk provinsi baru atau otonomi khusus di Batam membutuhkan energi yang besar. Karena itu, ia menyatakan untuk tahap awal masyarakat harus memperjuangkan penyatuan BP Batam dengan Pemkot Batam, karena dapat melalui peraturan pemerintah.
"Jangan ada lagi dua kekuasaan, atau dua matahari dan lain-lain yang ujung-ujungnya merupakan mengganggu perekonomian dan menimbulkan kerisauan masyarakat," katanya.
Asmin merasa pesimistis pembentukan provinsi baru dapat terwujud cepat karena harus dibahas pemerintah dan DPR. Kedua lembaga negara itu akan mengkajinya apakah Batam layak menjadi provinsi atau tidak.
Jika Batam layak dimekarkan dari Kepri, maka ditetapkan dalam undang-undang. Belajar dari pengalaman daerah lainnya yang diperjuangkan untuk dimekarkan, membutuhkan energi yang besar dan waktu yang lama.
Sebagai contoh perjuangan pembentukan Kundur sebagai kabupaten baru. Meski menjadi prioritas DPR, sampai sekarang belum dibahas juga karena pada saat akan disahkan berhadapan dengan Pemilu 2014.
"Kalau hanya presiden yang tanda tangani peraturan itu, mungkin bisa cepat, tetapi 'kan DPR memiliki peran," ujarnya.
Asmin mengatakan banyak kelompok yang memperjuangkan Batam menjadi provinsi baru atau ditetapkan sebagai kota dengan otonomi khusus. Mereka berjuang dengan cara yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama.
"Ini menarik, karena gerakannya cukup kuat untuk sampai tujuan," ucapnya.
Menurutnya, Golkar belum memutuskan apakah mendukung gerakan tersebut atau tidak. Golkar masih menganalisa wacana itu dari berbagai aspek.
"Prinsip kami, mendukung perjuangan untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan pemerintahan di Batam," tegasnya.(Antara)
Editor: E.S. Syafei
Komentar