Pengamat : Pembangunan Infrastruktur di Kepri Belum Merata

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pengamat pembangunan sosial dalam sektor infrastruktur dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Fisabilillah, Rianto menilai pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan nasional di Kepulauan Riau, belum merata.

"Saya belum melihat pembangunan infrastruktur yang adil dan merata di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Kenapa, karena indeks peningkatan kemajuan suatu daerah belum tergambar, masih berjalan sendiri-sendiri, tidak membangun bersama," katanya, di Tanjungpinang, Kamis.

Ia mengatakan infrastruktur kembali menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan nasional, terutama sejak dimulainya era kepemimpinan Presiden Jokowi. Daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau dan tujuh kabupaten kota menjadi salah satu poin penting penilaian kesukessan suatu pembangunan.

Ia menjelaskan pembangunan beberapa lini sektor konstruktif di wilayah pesisir misalnya, Kabupaten Natuna yang ditargetkan menjadi salah satu tempat pelelangan ikan di Kepulauan Riau hingga saat ini masih belum berjalan. Pelelangan ada namun tidak dapat diakomodir oleh pemerintah, dampak dari itu menjadikan minimnya pendapatan masyarakat dan pemabangunan.

"Kepulauan Riau adalah salah satu daerah penghasil ikan terbesar dengan potensi laut yang melimpah, namun sayang hingga saat ini belum ada satu pun tempat pelelangan ikan. Jika itu dibangun di daerah penghasil seperti Natuna, Anambas, Bintan dan Tanjungpinang tentu saya rasa dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Pelelangan ikan menjadi kunci utama potensi kemaritiman di Kepulauan Riau, tambahnya menjelaskan kalau saja dalam temuannya saat mendatangi daerah Tanjung Balai, Kabupaten Karimun masih ditemukan nelayan membeli ikan dari Tanjungpinang, yang sama bukan daerah penghasil ikan.

"Ini berarti pemerintah belum mengambil peran dalam memberdayakan hingga membangun infrastruktur perikanan di daerah kepulauan," ujarnya.

Kemudian pada sektor perbaikan infrastruktur, Rianto menguraikan beberapa poin penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam penanganan permasalahan pembangunan di wilayah pesisir. Terutama pengendalian kepadatan penduduk di daerah  pesisir perlu dikurangi  dengan tidak lagi membangun jalan dan pelantar secara permanen.

"Pemerintah Kabupaten Kota di Kepulauan Riau harus membatasi pembangunan jalan dan pelantar di daerah pelantar tepatnya di pemukiman penduduk, itu untuk mencegah kepadatan penduduk di daerah pesisir. Namun perlu diingat, pengalihan tersebut untuk mempercantik wajah kota, meskipun belakangan ini terjadi miskomunikasi antara Gubernur dan Wali Kota," ujarnya.

Kurannya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabuaten Kota, terutama Ibu Kota Provinsi dapat menghambat kemajuan suatu daerah. "Keduanya harus berlapang dada dan sama-sama inigin membangun," tambahnya.

Selanjutnya, beberapa sektor pembangunan infrastruktur masih belum merata dapat dilihat dari pembagian kewenangan dalam pengelolaan wilayah yang sedikit mendapat kelebihan. Seperti di Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kabupaten Bintan sebagian wilayah mendapat aturan sebagai daerah bebas pajak atau Free Trade Zone (FTZ) area.

Ia menilai berdasarkan data BPS Provinsi Kepri, percepatan pembangunan di wilayah FTZ  jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang masih mengacu pada pemerintah daerah masing-masing. Investi lebih cepat masuk di kawasan FTZ, ini menunjukkan pembangunan tidak merata di Kepulauan Riau.

"Tidak meratanya investasi tersebut menghambat kemajuan daerah, dari sektor mana pun itu. Percepatan pembanguna tentu lebih cepat di batam, sementara di daerah lain apakah sama, karena jumlah investasinya berbeda. Pemerataan sebuah regulasi juga harus adil, artinya sekarang belum adil," ujarnya.

Salah satu sektor kepelabuhanan di wilayah pesisir juga menjadi ancamna besar dalam pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. seperti beberapa pelabuhan yang mangkarak terbangun di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, seperti Pelabuhan domestik Internasional, di Pulau Dompak dan Desa Berakit, Bintan.

"Bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan sebuah pelabuhan tentu memakan anggaran yang cukup banyak, kalau disia-siakan atau terjadi masalah ini akan berdampak buruk untuk pemerataan pembangunan," ujarnya.

Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi infrastruktur, kata dia dalam pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan.

Infrastruktur sebagai sarana pra sarana yang mempermudah aksesibilitas dari satu tempat ke tempat lain, akan memberikan kemudahan dalam distribusi pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.

"Sehingga, pemerataan pembangunan dalam hal apapun menjadi lebih mudah. Hal ini memiliki efek domino dan multiplier bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan," ujarnya.

Ia mengatakan ketika akses mudah, insentif untuk membangun usaha meningkat karena kemungkinan untuk sukses lebih besar. Kemudian adanya usaha-usaha baru menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran terkurangi.

"Ketika kesenjangan dan pengangguran teratasi, maka kemiskinan dapat berangsur menurun. Infrastruktur berperan penting dalam penanggulangan masalah masyarakat sehingga tercapai pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat secara merata," ungkapnya.

Keritikan dan saran untuk membangun daerah dan NKRI khususnya disamapaikan Rianto dalam kesempatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei nanti adalah semata-mata untuk menjadi renungan bersama, dan terus bekerjasama membangun NKRI tercinta.

"Saya berharap semua pihak yang berkepentingan di dalam sebuah kebijakan ini, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat wabilkhusus secara kesuluruhan, marilah bersama membangun Kepri tercinta bersaing dengan negara perbatasan, bukan lagi antar daerah," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto