Legislator: Penyerapan Anggaran Minim Lantaran Terlambat Digunakan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Penyerapan anggaran murni pada semester pertama tahun ini minim lantaran APBD disahkan pada Maret 2017 sehingga terlambat digunakan, kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sirajudin Nur.
        
"Anggaran daerah baru bisa digunakan pada April 2017 sehingga wajar jika penyerapan anggaran belum maksimal," tambahnya saat dihubungi Antara di Tanjungpinang, Rabu.
        
Berdasarkan hasil rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah, Sirajudin memperoleh informasi penyerapan anggaran baru mencapai 42 persen. Kondisi ini, menurutnya lebih baik dibanding tahun 2016.
        
"Nanti pada Oktober-November 2017 penyerapan anggaran lebih tinggi," ujarnya.
        
Sirajudin mengingatkan Pemprov Kepri untuk memperhatikan secara serius permasalahan pembahasan anggaran murni pada tahun mendatang agar tidak terjadi keterlambatan pengesahan.
        
"Anggaran murni harus dibahas tepat waktu, sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai terulang lagi terjadi keterlambatan selama berbulan-bulan pengesahan anggaran murni," ucapnya.  
   
Saat ini, tim anggaran pemerintah daerah masih mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan tahun 2017. Pembahasan anggaran perubahan, sebaiknya dipercepat mengingat Pemprov Kepri terjadi defisit anggaran.
        
"Perlu dilakukan rasionalisasi anggaran sehingga anggaran perubahan perlu dibahas segera. Ini juga sudah disampaikan pimpinan DPRD Kepri," katanya.  
   
Sebelumnya, dalam rapat paripurna di DPRD Kepri, sejumlah anggota legislatif dari berbagai fraksi menyoroti permasalahan penyerapan anggaran tahun 2016 yang masih minim.
        
"Kinerja pemerintah belum maksimal. Anggaran pendapatan dan belanja yang diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu, justru belum banyak dipergunakan," kata juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kepri Taba Iskandar.
        
Taba menjelaskan tahun 2016 untuk belanja hibah yang mencapai Rp422 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp419 miliar. Kondisi ini menimbulkan daya beli melemah, dan terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
        
"Kondisi ini harus dicarikan sesegera mungkin jalan keluarnya sehingga tahun 2017 ini minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali," ujarnya.    
   
Menurut dia, tanda-tanda realisasi anggaran tahun 2017 akan kembali rendah sudah mulai terlihat, dengan realisasi anggaran semester pertama ini.
        
Ia mendesak Gubernur Nurdin Basirun untuk segera memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga dapat dirasakan masyarakat.
        
"Permasalahan ini harus diperhatikan serius oleh gubernur," tegasnya.
        
Kritikan juga disampaikan fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Ia melihat bahwa minimnya penyerapan anggaran yang terjadi tahun 2016, dan semester ini karena lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah.
        
Untuk mengatasi permasalahan itu, menurut dia Gubernur Nurdin Basirun harus mampu mengkoordinasikan seluruh organisasi pemerintahan daerah itu untuk berakselarasi sejak awal.
        
"Walaupun kami Partai Pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap pertriwulan dan tidak menumpuk diakhir," ujar Sekretaris Partai Gerindra Kepri itu.
        
Ia juga meminta agar pemerintah Kepri juga segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.
        
"Kepri masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya. Seharusnya potensi ini segera kita kejar untuk menambah pemasukan kita," kata Onward.(Antara)

Editor: Dedi