Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan II tahun 2017 semakin memburuk karena pemerintah tidak berhasil meningkatkan investasi dan daya beli masyarakat, kata anggota Komisi II DPRD setempat, Rudy Chua.
"Perekonomian Kepri pada Triwulan I tahun 2017 hanya 2 persen, dan Triwulan II 1,52 persen, lebih buruk," terpuruk," ujarnya di Tanjungpinang, Rabu.
Rudy mengemukakan pengaruh investasi dan daya beli masyarakat mendominasi dalam pertumbuhan perekonomian. Kedua unsur itu dalam kondisi terpuruk sehingga wajar jika pertumbuhan ekonomi Kepri terburuk di Indonesia pada Triwulan II 2017.
Ia menjelaskan barometer pertumbuhan perekonomian Kepri berada di Batam. Sementara kondisi investasi di Batam sekarang dibanding Orde Baru jauh memburuk, karena tidak mampu bersaing dengan negara lain.
Namun sampai sekarang ia masih menemukan banyak pejabat pemerintahan yang berpikir tentang investasi di Batam seolah-olah mereka hidup di era 1980-an. Batam di era tahun 1980-an dikondisikan sebagai kota industri yang berorientasi ekspor.
Saat itu, Batam tidak banyak saingan karena perekonomian pada sejumlah negara seperti Vietnam, India dan China, belum berkembang. Kondisi sekarang jauh berbeda, karena banyak negara menyediakan fasilitas yang baik untuk investor.
"Banyak pejabat pemerintahan yang masih bermimpi seolah-olah masih hidup pada tahun 1980-an. Mereka merasa yakin Batam sebagai kota tujuan investasi, padahal itu tidak pernah terjadi, karena investor tidak hanya ingin membangun pabrik kemudian menjual ke produsen di negara atau daerah lain. Mereka ingin bangun pabrik di daerah yang banyak produsennya. Mungkin Jawa pilihan investasi yang lebih baik dari Batam, karena banyak produsennya" ucapnya, yang diusung Partai Hati Nurani Rakyat.
Rudy berharap pemerintah daerah memperkuat strategi dalam meningkatkan investasi di Batam maupun daerah lainnya. Pemerintah harus mampu mendatangkan investor ke Kepri jika ingin perekonomian bangkit kembali.
"Suasana di Kepri, terutama Batam harus dibangun kondusif, jangan ada aksi unjuk rasa. Jaminan kenyamanan berinvestasi harus diberikan," tegasnya.
Selain permasalahan investasi, ia mengemukakan APBD Kepri tidak berjalan mulus. Banyak proyek yang belum dilelang dan dilaksanakan lantaran pejabat pelaksananya khawatir terjadi rasionalisasi anggaran.
"Mereka khawatir proyek dikerjakan, tetapi uangnya tidak ada," ucapnya.
Selain itu, anggaran dari pusat untuk Kepri juga macet. Berbagai kegiatan sampai sekarang belum berjalan secara maksimal.
Padahal daya beli masyarakat Kepri, kecuali Batam, bergantung pada anggaran daerah. Jika anggaran daerah lambat direalisasikan, maka daya beli akan semakin menurun.
"Logikanya sederhana, daya beli masyarakat tergantung pada anggaran yang dikelola pemerintah," katanya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Komentar