Legislator: Pemerintah Belum Fokus Kelola Sektor Maritim

id Legislator,kepri,Pemerintah,Belum,Fokus,Kelola,Sektor,Maritim

Pengelolaan sektor kemaritiman belum memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sementara salah satu visi dan misi Pemprov Kepri yakni unggul di bidang maritim
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-PPP DPRD Kepri, Iskandarsyah, menilai pemerintah pusat dan daerah belum fokus mengelola potensi maritim di Provinsi Kepulauan Riau, padahal dapat dijadikan sebagai sektor unggulan.

"Pengelolaan sektor kemaritiman belum memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sementara salah satu visi dan misi Pemprov Kepri yakni unggul di bidang maritim," ujarnya, yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri, di Tanjungpinang, Senin.

Ia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepri tahun 2017 mencapai Rp3,4 triliun, namun pendapatan asli daerah hanya Rp1,1 triliun.

Pendapatan asli daerah terbesar bukan disumbang dari sektor maritim, melainkan pajak kendaraan. Padahal 96 wilayah Kepri terdiri dari lautan. Provinsi itu juga memiliki 1.976 pulau.

"Pertanyaannya adalah apakah sektor kemaritiman tidak dapat memberi kontribusi pada PAD Kepri? Saya katakan, pasti bisa jika pemerintah fokus mengelolanya," katanya.  

Iskandar menegaskan, sektor maritim tidak berkembang karena kesalahan pemerintah.

Sektor maritim tidak dapat dikembangkan hanya dengan retorika, melainkan melalui aksi yang terencana.  

Meski begitu, menurut dia, pemerintah pusat dan daerah belum terlambat untuk merancang dan melaksanakan berbagai program yang memanfaatkan sumber daya kelautan. Perencanaan dan pelaksanaan sektor maritim juga harus seimbang dengan pembangunan infrastruktur.

"Berbicara tentang sektor kemaritiman tidak sebatas tentang ikan, melainkan lebih luas, karena banyak sekali sumber pendapatan daerah yang negara yang dapat digarap untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, Kepri dapat memproduksi ikan secara besar-besaran setelah kebutuhan masyarakat lokal terpenuhi.

Kepri, terutama perairan Natuna dan Kepulauan Anambas memiliki ekosimtem ikan yang berlimpah, yang selama ini sering dicuri oleh nelayan asing.

Pulau-pulau di Kepri yang tidak berpenghuni juga dapat dimanfaatkan untuk membangun sektor peternakan dan perkebunan.

Sejumlah kawasan yang strategis dan kerap dilalui kapal asing juga dapat dikelola untuk menarik pajak dan retribusi labuh jangkar kapal.

Sampai sekarang, Kepri belum berhasil menggarapnya, padahal labuh jangkar berpotensi menambah pendapatan asli daerah hingga ratusan miliar rupiah dalam setahun.

Sektor pariwisata di Kepri juga dapat dikelola lebih maju. Selama ini, wisatawan asing lebih banyak mengenal Batam dan Bintan, padahal Tanjungpinang, Karimun, Lingga, Kepulauan Anambas dan Natuna memiliki pantai dan pulau yang indah.

Dalam pengelolaan sektor pariwisata, warga juga dapat diuntungkan dengan menyiapkan produk unggulan sebagai oleh-oleh.

"Bayangkan saja jika seorang wisman jajan Rp500.000 hingga Rp1 juta, berapa uang yang berputar di daerah wisata tersebut? Ini sangat menguntungkan daerah," tuturnya.

Iskandar berharap pemerintah memperhatikan masalah tersebut secara serius, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

"Kepri dihadapkan dengan permasalahan besar, pertumbuhan perekonomian hanya 1,52 persen," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE