Pansus: OPD Penghasil Pendapatan Tidak Capai Target

id Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, OPD Kepri, tidak mencapai target pendapatan.

Kami harus jujur dan terbuka menyampaikan kondisi ini. Tidak ada maksud apa-apa selain memperbaiki kondisi pemerintahan
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2016 menyatakan sejumlah Organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (OPD Kepri) ternyata tidak mencapai target pendapatan.

Juru Bicara Pansus LPP APBD 2016 DPRD Kepri, Asmin Patros, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan OPD yang tidak mencapai target pendapatan yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Dinas Pekerjaan Umum, RSUD Kepri di Tanjunguban Bintan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan.

Dinas Perhubungan Kepri hanya memperoleh pendapatan Rp17, 6 juta atau hanya 2,49 persen dari target Rp707, 5 juta. Dinas Pendapatan Kepri hanya mampu merealisasikan pendapatan sebesar 37,18 persen dari Rp2,58 triliun, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum memperoleh pendapatan sebesar 52,73 persen dari target Rp50 juta.

RSUD Tanjunguban, Bintan hanya mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp10,9 miliar dari target Rp14,5 miliar, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan mampu merealisasikan anggaran Rp492,1 juta atau 82,02 persen dari target Rp600 juta.

Sedangkan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Kepri mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp273,4 juta dari target Rp305 juta.

"Kami harus jujur dan terbuka menyampaikan kondisi ini. Tidak ada maksud apa-apa selain memperbaiki kondisi pemerintahan. Ini sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur," kata Asmin, yang diusung Partai Golkar.

Ia mengatakan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015 sebesar Rp1,01 triliun dari APBD sebesar Rp2,51 triliun, sedangkan tahun 2016 Rp1,07 triliun dari APBD 2,91 triliun.

Tahun 2015 pendapatan transfer sebesar Rp1,5 triliun, dan tahun 2016 mencapai Rp1,81 triliun, sedangkan pendapatan daerah lain yang sah tahun 2015 mencapai Rp985,38 miliar dan tahun 2016 hanya Rp23,45 miliar.

"Realisasi pendapatan Kepri mencapai 94,45 persen dari target anggaran dengan nilai Rp2,914 triliun tahun 2016 atau lebih besar dibanding total pendapatan tahun 2015 sebesar Rp2,51 triliun," katanya.

Realisasi pendapatan Kepri tahun 2016 mencapai 94,45 persen dari target anggaran dengan nilai Rp2,91 triliun atau lebih besar dibanding total pendapatan tahun 2015 sebesar Rp2,51. Hal tersebut diindikasikan oleh realisasi PAD sebesar Rp1,07 triliun atau lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pada  tahun 2015 sebesar Rp1,01 triliun.

Transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp1,81 triliun atau lebih besar dibandingkan penerimaan transfer tahun 2015 sebesar Rp1,5 triliun. Jumlah transfer pemerintah pusat Lainnya dengan nilai Rp23,45 miliar  lebih besar dibandingkan tahun 2015 dengan nilai Rp985,38 juta.

"Cukai hasil tembakau yang batal diperoleh akibat kurangnya koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sementara potensi DBH dari cukai hasil tembakau tersebut berkisar  antara Rp5-6 miliar," ujarnya.(Antara)

Editor: I.K. Sutika

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE