Sekda Kepri: Belum Ada Rencana Mutasi Pejabat

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah menegaskan, pihaknya sampai saat ini belum rencana melakukan mutasi terhadap pejabat pemerintahan di daerah itu.

"Belum, belum ada (mutasi)," kata Arif saat memasuki ruangan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Senin.

Ia mengaku evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berjalan. Namun ia tidak bersedia membeberkan hasil evaluasi tersebut.

Arif tidak merespons apakah ada OPD yang memiliki "rapor merah", sebagaimana penilaian dari hasil pengawasan DPRD Kepri.

"Belum ada (rapor merah)," ucapnya sambil berjalan meninggalkan wartawan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta Gubernur Nurdin Basirun mengevaluasi kinerja OPD.

"Kami minta kinerja OPD dievaluasi sehingga pemerintahan berjalan maksimal," katanya.

Ia menambahkan kinerja OPD perlu ditingkatkan agar realisasi anggaran daerah maksimal, dan memberi dampak positif kepada masyarakat.

Kinerja OPD yang lemah dapat berdampak buruk pada pertumbuhan perekonomian Kepri, karena perekonomian di Kepri masih bergantung pada anggaran daerah.

Jumaga mengatakan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang biasa sebagai bentuk penyegaran. Setiap OPD harus bekerja maksimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan.

"Mutasi itu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, jadi merupakan hal yang biasa," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Kepri Panusunan Siregar mengatakan Pemprov Kepri tidak mengantisipasi perlambatan perekonomian pada triwulan II-2017. Pada triwulan itu pertumbuhan perekonomian hanya 1,52 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 1,52 persen pada triwulan II, sebenarnya dapat diantisipasi oleh gubernur. Pemerintah Kepri seharusnya menggenjot secepat-cepatnya (penggunaan) APBD sejak tahun anggaran diketok," katanya baru-baru ini.

Ia menyayangkan APBD yang diharapkan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi, justru belum terlihat perannya. Hal ini ditandai dengan menurunnya konsumsi pemerintah yang cukup signifikan pada triwulan II-2017. Pada triwulan kedua, lanjutnya, konsumsi pemerintah justru kontraksi diangka minus 6,66 persen.

"APBD Kepri memang hanya menyumbang 5,23 persen dari total angka pertumbuhan ekonomi. Tapi yang mungkin kami lupa bahwa meski kecil, APBD Kepri ini stimulan. Anggaran ini yang menarik pertumbuhan ekonomi Kepri," ucapnya. (Antara)

Editor: Rusdianto