Golkar Desak Gubernur Beri Sanksi OPD Lemah

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi Golkar mendesak Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun memberi sanksi kepada pejabat  Organisasi Pemerintahan daerah (OPD) yang kinerjanya lemah di wilayah itu.

Juru Bicara Fraksi Golkar Raja Bachtiar saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap nota keuangan Rancangan APBD Perubahan tahun 2017 di DPRD Kepri, Senin mengatakan sejumlah OPD tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal, sehingga penyerapan anggaran hanya 70 persen.

"Seharusnya saat ini (penyerapan anggaran) lebih dari 70 persen. Ini sebagai bukti pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal," ujarnya.

Raja mengemukakan penyerapan anggaran yang rendah sebagai salah satu faktor penyebab pertumbuhan perekonomian di Kepri pada Triwulan II tahun 2017 hanya 1,52 persen, urutan kedua terburuk secara nasional. Pengaruh anggaran daerah terhadap pertumbuhan perekonomian di Kepri sangat besar sehingga penyerapan anggaran harus mencapai target.

"Pertumbuhan perekonomian mengalami sejarah terburuk sejak Kepri ditetapkan sebagai provinsi. Ini harus diperhatikan secara serius agar tidak mengalami nasib yang sama di kemudian hari," katanya.

Ia mendesak gubernur untuk mengevaluasi kinerja seluruh OPD secara rutin, minimal empat bulan sekali. Penilaian terhadap kinerja OPD harus dilakukan secara objektif, terutama sebagai dasar dalam mengambil kebijakan yang strategis.

Gubernur Nurdin seharusnya bersikap tegas terhadap setiap OPD. OPD harus diberi target yang harus dicapai dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan target tersebut, gubernur dapat mengambil sikap, apakah harus mempertahankan pejabat tersebut atau memutasinya.

"Pejabat yang bekerja secara maksimal harus diberi apresiasi dan penghargaan. Sebaliknya, pejabat yang tidak mencapai target, dikenakan sanksi," ujarnya.

Ia mengemukakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK dalam setiap tahun kepada Pemprov Kepri seharusnya sejalan dengan peningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. "Jangan sampai predikat WTP itu hanya kebanggaan semu," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto