Partai Pengusung Dorong Gubernur Kepri Evaluasi Pejabat

id Partai Demokrat, salah satu partai pengusung Nurdin Basirun, saat Pilkada Kepulauan Riau 2015, menilai, kinerja, pemerintahan, belum maksimal, sehingg

Fraksi kami sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang meminta Gubernur Nurdin Basirun untuk mengevaluasi kinerja Kepala OPD
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Partai Demokrat, salah satu partai pengusung Nurdin Basirun saat Pilkada Kepulauan Riau 2015 menilai kinerja pemerintahan belum maksimal sehingga  kinerja pejabat Eselon II perlu dievaluasi secepatnya .

Juru Bicara Fraksi Demokrat Plus DPRD Kepri Hotman Hutapea saat membacakan pandangan fraksinya terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan tahun 2017, di DPRD Kepri, Senin mengatakan, Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya harus diganti untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Fraksi kami sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang meminta Gubernur Nurdin Basirun untuk mengevaluasi kinerja Kepala OPD," ujarnya.

Jumaga Nadeak yang diusung Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang kalah pada Pilkada Kepri 2015, pada Jumat pekan lalu meminta pemerintah segera melakukan mutasi terhadap pejabat yang tidak dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Terkait kinerja OPD, Hotman mengatakan, sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Pada Triwulan II tahun 2017, perekonomian Kepri hanya tumbuh 1,51 persen, peringkat kedua terburuk secara nasional.

"Pemerintah harus mempelajari permasalahan itu, kenapa terjadi, dan apa solusinya agar perekonomian Kepri kembali normal," ujarnya yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepri.

Ia mendesak gubernur untuk secepatnya mencopot jabatan Kepala OPD yang tidak memahami tugasnya karena merugikan pemerintah dan masyarakat jika tetap dipertahankan. Kepala OPD seharusnya mampu membuat perencanaan pembangunan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan.

"Saya minta Kepala OPD lebih aktif membuat perencanaan pembangunan, menjolok anggaran pusat dan tidak terlalu berharap dengan anggaran daerah. Jangan sampai pusat sudah memberikan anggaran untuk kegiatan, tetapi tidak dijalankan sehingga dananya dikembalikan lagi ke pusat. Ini sudah pernah terjadi," tegasnya.

Hotman juga menyinggung permasalahan di pemerintahan, yang sampai saat ini terkesan kurang koordinatif. Ia mensinyalir Gubernur Nurdin kurang mendapat informasi yang benar terhadap permasalahan yang terjadi di pemerintahan sehingga lambat menyelesaikannya.

"Mungkin selama ini, laporan yang diterima baik-baik semua," ucapnya.   
   
Ia juga menyinggung dalam rapat pembahasan anggaran banyak Kepala OPD diwakili oleh sekretaris atau kepada bidang. Hal itu menyebabkan banyak anggaran OPD yang dipotong, karena sekretaris dan kepala bidang tidak dapat menjawab pertanyaan anggota legislatif.

"Lihat saja sekarang, hanya beberapa Kepala OPD yang hadir dalam rapat paripurna ini," katanya.

Meski demikian, menurut fraksinya, arah pembangunan Pemprov Kepri sudah cukup jelas yakni fokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar masyarakat, dan pendidikan.

"Kami ingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan pelayanan dasar di kawasan 'hinterland'. Kawasan ini harus diperioritaskan," katanya.

Fraksi Demokrat mendesak Pemprov Kepri meningkatkan pembangunan manusia, atasi pengangguran dan kemiskinan, tangani kesenjangan antardaerah dan pengembangan wilayah perbatasan.(Antara)

Editor: S. Muryono

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE