Kawasan Perdagangan Bebas Batam Digugat ke MK

Kamis, 21 Maret 2013 20:14 WIB

Jakarta (ANTARA Kepri) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-undang nomor 1 Tahun 2007  tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diajukan oleh seorang warga Batam, Ta'in Komari.

Pemohon menilai pemberlakuan kota Batam sebagai kawasan dan pelabuhan bebas dianggap mengancam proses pembangunan dan bisa mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah karena tidak sejalan dengan UU pemerintah daerah, UU penanaman modal, dan UU Kepabeanan.

"Ada pertentangan satu UU dengan UU yang lainnya, justru kami mempertanyakan kedudukan UU ini, untuk apa ada UU ini," kata  Ta'in saat membacakan permohonannya di MK Jakarta, Kamis.

Ta'in menilai Kota Batam memiliki dualisme pemerintahan, yakni munculnya Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) yang memiliki kewenangan sama dengan Pemerintah kota Batam.

Bahkan, dalam urusan perijinan bagi pembangunan dan investasi di Batam, BP Batam memiliki peran lebih penting daripada pemerintah kota.

"Ketika seseorang ingin menginvestasikan usahanya di Batam, ijin itu dikeluarkan oleh BP Batam. Sedangkan pemerintah hanya mem-back up saja," jelasnya.

Dengan adanya dualisme pemerintah di Batam yakni BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, justru akan membingungkan masyarakat dan warga luar yang ingin melakukan investasi.

"Kalau kami bicara pemerintah kan berarti pemerintah Kota, nah BP Batam ini apa? Kalau memang badan usaha ya tidak boleh menguasai lahan," katanya.

Pemohon meminta MK untuk membatalkan berlakunya UU No 44 tahun 2007 ini secara keseluruhan. 

"Kami juga meminta MK untuk memerintahkan kepada Pemerintah membatalkan PP Nomor 46, 47 dan 48 tentang Penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, mengingat konsideran aturan tersebut kepada Perppu Nomor 1 Tahun 2007, secara hukum batal demi hukum,"
katanya.

Sidang perdana pengujian UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini dipimpin ketua majelis panel Maria Farida didamping Akil Moctar dan Muhammad Alim.

Menanggapi permohonan ini, Akil mengatakan MK belum melihat ada hak konstitusionalnya yang terlanggar atas berlakunya UU Nomor 44 tahun 2007.

"Kerugian saudara itu harus diperjelas, harus ada hubungan sebab akibat, kenapa UU ini bertentangan. Sehingga penjabaran persoalan konkrit itu boleh tetapi harus ada norma apa yang bertentangan dengan UUD 1945," kata Akil. (Antara)

Editor: Rusdianto