Bintan, Riau (ANTARA) - Sebanyak 631 kepala rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan sambungan instalasi listrik gratis dari pemerintah melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang didanai APBN 2022.
“Khusus Kabupaten Bintan mendapatkan 86 sambungan rumah tangga yang tersebar di 4 kecamatan. Kini telah tersambung sebanyak 631 rumah tangga di Kepri atau sudah 100 persen,” ujar Jisman Hutajulu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dalam peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kampung Mentigi, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Minggu.
Program BPBL ini merupakan sinergi antara pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dewan Rakyat Republik (DPR) RI.
Ia menyampaikan masih terdapat masyarakat kurang mampu yang sudah dilewati jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum bisa mendapatkan akses listrik secara langsung sebagai pelanggan PLN.
Hal ini, menurutnya, dikarenakan ketidakmampuan membayar biaya pasang baru listrik, sehingga harus menyalur atau berbagi sambungan listrik dengan tetangga.
“Program ini gratis dan perlu saya sampaikan lagi agar masyarakat benar-benar tahu. Tahun ini sasaran program BPBL untuk 80 ribu rumah tangga, tahun depan menjadi 83 ribu rumah tangga,” ungkap Jisman.
Sementara, anggota DPR RI Komisi VII Asman Abnur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM selaku mitra kerja lembaganya. Ia mengatakan bahwa teknologi sangat tergantung pada energi listrik.
Program BPBL ini, katanya, adalah kolaborasi antara wakil rakyat dengan pejabat di kementerian atau mitra kerja dan PLN.
"Masa tugas kita terbatas, jadi buatlah legacy hidup jangan setengah-setengah. Selama menjabat lakukan hal-hal yang mengurangi beban rakyat,” ujarnya.
Asman juga berharap program BPBL ini membawa manfaat bagi warga Kabupaten Bintan. Ia berkomitmen terus mendorong tahun 2024 semua rumah warga yang dulunya belum ada instalasi listrik segera terlistriki.
"Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, Bintan jadi lebih maju ke depan,” tutur Asman.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepri Agung Murdifi menyampaikan bahwa program BPBL merupakan salah satu upaya untuk pemerataan akses listrik ke seluruh Nusantara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.
Adapun kriteria calon penerima manfaat program BPBL yakni warga prasejahtera yang terdaftar dalam DTKS, berdomisili di daerah 3T, atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat setingkat.
Ia mengatakan semangat kolaborasi berbagai pihak dalam program BPBL merupakan perwujudan sila dalam Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“PLN siap mendukung langkah Pemerintah Pusat, DPR, maupun pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu. PLN berkomitmen penuh untuk pemerataan akses listrik ke masyarakat,” ucap Agung.
Selain itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri Darwin mengatakan bahwa daerahnya memiliki 300 pulau berpenghuni namun baru 145 pulau yang sudah berlistrik PLN dan 73 pulau berlistrik non-PLN.
“Untuk mengejar ini kolaborasi kita lakukan dengan menggalang CSR, salah satunya dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha ketenagalistrikan,” kata Darwin.
Ia turut mengapresiasi karena Kepri mendapatkan 631 sambungan listrik gratis dari anggaran APBN melalui Program BPBL.
Rasa syukur juga diucapkan Jefri (38 tahun), seorang nelayan di Kampung Mentigi yang merupakan penerima manfaat program BPBL.
Ia mengaku bersyukur mendapat bantuan ini, karena sebelumnya listrik di rumahnya menyalur ke rumah orang tua.
Saat menyalur listrik itu, ada kendala listrik terkadang anjlok, terlebih jika peralatan listrik seperti rice cooker dipakai bersamaan.
"Alhamdulillah, sangat senang mendapatkan instalasi listrik baru dari pemerintah," kata Jefri.
Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berdaya 450 VA, 3 titik lampu, 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik perdana.
Adapun 631 rumah warga penerima program BPBL di lima kabupaten/kota meliputi Kabupaten Bintan 86 unit, Kabupaten Karimun 81 unit, Kota Batam 133 unit, Kabupaten Lingga 205 unit, dan Natuna 126 unit.
“Khusus Kabupaten Bintan mendapatkan 86 sambungan rumah tangga yang tersebar di 4 kecamatan. Kini telah tersambung sebanyak 631 rumah tangga di Kepri atau sudah 100 persen,” ujar Jisman Hutajulu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dalam peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kampung Mentigi, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Minggu.
Program BPBL ini merupakan sinergi antara pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dewan Rakyat Republik (DPR) RI.
Ia menyampaikan masih terdapat masyarakat kurang mampu yang sudah dilewati jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum bisa mendapatkan akses listrik secara langsung sebagai pelanggan PLN.
Hal ini, menurutnya, dikarenakan ketidakmampuan membayar biaya pasang baru listrik, sehingga harus menyalur atau berbagi sambungan listrik dengan tetangga.
“Program ini gratis dan perlu saya sampaikan lagi agar masyarakat benar-benar tahu. Tahun ini sasaran program BPBL untuk 80 ribu rumah tangga, tahun depan menjadi 83 ribu rumah tangga,” ungkap Jisman.
Sementara, anggota DPR RI Komisi VII Asman Abnur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM selaku mitra kerja lembaganya. Ia mengatakan bahwa teknologi sangat tergantung pada energi listrik.
Program BPBL ini, katanya, adalah kolaborasi antara wakil rakyat dengan pejabat di kementerian atau mitra kerja dan PLN.
"Masa tugas kita terbatas, jadi buatlah legacy hidup jangan setengah-setengah. Selama menjabat lakukan hal-hal yang mengurangi beban rakyat,” ujarnya.
Asman juga berharap program BPBL ini membawa manfaat bagi warga Kabupaten Bintan. Ia berkomitmen terus mendorong tahun 2024 semua rumah warga yang dulunya belum ada instalasi listrik segera terlistriki.
"Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, Bintan jadi lebih maju ke depan,” tutur Asman.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepri Agung Murdifi menyampaikan bahwa program BPBL merupakan salah satu upaya untuk pemerataan akses listrik ke seluruh Nusantara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.
Adapun kriteria calon penerima manfaat program BPBL yakni warga prasejahtera yang terdaftar dalam DTKS, berdomisili di daerah 3T, atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat setingkat.
Ia mengatakan semangat kolaborasi berbagai pihak dalam program BPBL merupakan perwujudan sila dalam Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“PLN siap mendukung langkah Pemerintah Pusat, DPR, maupun pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu. PLN berkomitmen penuh untuk pemerataan akses listrik ke masyarakat,” ucap Agung.
Selain itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri Darwin mengatakan bahwa daerahnya memiliki 300 pulau berpenghuni namun baru 145 pulau yang sudah berlistrik PLN dan 73 pulau berlistrik non-PLN.
“Untuk mengejar ini kolaborasi kita lakukan dengan menggalang CSR, salah satunya dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha ketenagalistrikan,” kata Darwin.
Ia turut mengapresiasi karena Kepri mendapatkan 631 sambungan listrik gratis dari anggaran APBN melalui Program BPBL.
Rasa syukur juga diucapkan Jefri (38 tahun), seorang nelayan di Kampung Mentigi yang merupakan penerima manfaat program BPBL.
Ia mengaku bersyukur mendapat bantuan ini, karena sebelumnya listrik di rumahnya menyalur ke rumah orang tua.
Saat menyalur listrik itu, ada kendala listrik terkadang anjlok, terlebih jika peralatan listrik seperti rice cooker dipakai bersamaan.
"Alhamdulillah, sangat senang mendapatkan instalasi listrik baru dari pemerintah," kata Jefri.
Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berdaya 450 VA, 3 titik lampu, 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik perdana.
Adapun 631 rumah warga penerima program BPBL di lima kabupaten/kota meliputi Kabupaten Bintan 86 unit, Kabupaten Karimun 81 unit, Kota Batam 133 unit, Kabupaten Lingga 205 unit, dan Natuna 126 unit.