Tanjungpinang (ANTARA News) - Warga Jamaah Ahmadiyah akan bertahan tinggal di Kampung Simpangan, Kelurahan Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, meski sekelompok warga mengirim surat keberatan kepada pemerintah mengenai keberadaan warga jamaah di kampung itu.

Pemimpin Ahmadiyah Provinsi Kepulauan Riau, Nasrun Aminullah Mochtar, Jumat, mengatakan, jamaah Ahmadiyah tidak mengganggu warga setempat sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan Kampung Simpangan.

"Jamaah Ahmadiyah mematuhi surat keputusan bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung dengan tidak mengembangkan ajaran Ahmadiyah kepada warga masyarakat," kata Nasrun yang dihubungi dari Tanjungpinang, Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Menurutnya, warga Ahmadiyah hanya dibenci oleh sekelompok orang yang tinggal di Kampung Simpangan, bukan oleh seluruh warga setempat.

Kelompok itu, dikatakannya, menghasut warga setempat untuk mengusir Jamaah Ahmadiyah.

"Kami menjalin hubungan yang baik dengan warga," katanya.

Jumlah pengikut Ahmadiyah di Pulau Bintan (Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) sebanyak 88 orang.

Jamaah Ahmadiyah, kata NAnsrun, tidak pernah mengajak umat Islam yang tinggal di Kampung Simpangan untuk mengikuti ajaran Ahmadiyah.

"Namun kalau ada yang bertanya tentang ajaran Ahmadiyah, kami wajib menerangkan," ungkapnya.

Nasrun mengatakan, berita tentang pemberian tanah kepada jamaah baru serta kerja sama dengan pengurus Ahmadiyah di Singapura dan Malaysia, sebagaimana yang tersebar di Kepri, telah merugikan Ahmadiyah.

"Berita itu tidak semuanya benar. Kami tidak pernah memberikan tanah kepada jamaah baru dan juga tidak pernah bekerja sama dengan pengurus Ahmadiyah di Singapura dan Malaysia sejak tahun 2004," ungkapnya.

Sekitar 30 dari 100 kepala keluarga Kampung Simpangan merasa keberatan terhadap aktivitas jamaah Ahmadiyah daerah itu. Baru-baru ini mereka mengajukan surat keberatan terhadap aktivitas Ahmadiyah.

Warga merasa keberatan Ahmadiyah berkembang di kampung mereka.

Kekhawatiran warga terjadi setelah Ketua RT I Kampung Simpangan menolak mengurus kartu tanda penduduk yang diajukan dua jamaah Ahmadiyah.

"Ada dua orang dari jamaah Ahmadiyah yang baru tinggal di kampung kami," ujar Suwardi alias Korep, yang tinggal di depan rumah ibadah Ahmadiyah di Kampung Simpangan.

Suwardi mengaku pernah mengikuti ajaran Ahmadiyah bersama keluarganya selama sekitar setahun. Sebagian warga juga sempat tertarik mengikuti ajaran Ahmadiyah yang mulai berkembang di Kampung Simpangan sekitar 11 tahun silam.

"Namun kami kembali ke ajaran Islam sekitar empat bulan lalu.

Ia menyatakan, hubungan warga Kampung Simpangan dengan jamaah Ahmadiyah cukup baik. Permasalahan yang muncul baru-baru ini disebabkan warga khawatir perkembangan Ahmadiyah di kampung itu dapat memicu pergesekan antarwarga.

Jumlah pengikut Ahmadiyah di Kampung Simpangan hanya sekitar tujuh keluarga. Sebagian jamaah Ahmadiyah tinggal di "rumah misi".

Setiap hari polisi melakukan patroli di Kampung Simpangan sejak warga melayangkan surat keberatan terhadap aktivitas Ahmadiyah.

Kepala Kesbanglinmas Bintan Dian Nusa menyatakan, permasalahan Ahmadiyah pernah dibahas tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan instansi terkait pada 2008 setelah ada warga menyatakan resah terhadap aktivitas aliran itu.

"Permasalahan Ahmadiyah telah dua kali terjadi di Bintan," katanya.

Musyawarah dua tahun lalu menghasilkan kesepakatan bahwa jamaah Ahmadiyah mematuhi surat keputusan bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung, tetapi warga kini menganggap telah terjadi pelanggaran,.

Warga Simpangan meminta pemerintah segera mengambil tindakan untuk menghindari aksi kekerasan jika warga Ahmadiyah dibiarkan tetap bertahan di pemukiman tersebut.

"Kami akan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi aksi kekerasan yang dapat merugikan banyak pihak," kata Dian.

Ia mengemukakan, pemerintah bersama instansi yang berwenang menangani permasalahan tersebut dan dalam waktu dekat akan berkunjung ke Simpangan.

"Permasalahan itu akan dimusyawarahkan bersama untuk menghasilkan solusi yang terbaik bagiu semua elemen masyarakat daerah ini," katanya. (ANT-NP/A013/Btm1)