Tanjungpinang (ANTARA News) - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, M Marwan mengaku tidak tahu tim dari badan yang dipimpinnya sedang meneliti Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau yang diklaim oleh Provinsi Bangka Belitung sebagai daerahnya.
Ketidaktahuan itu terungkap saat Marwan ditanya wartawan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2011 di Tanjungpinang, Rabu.
"Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada laporan kepada saya," kata Marwan.
Ketika beberapa wartawan menyebutkan ketua dan anggota tim Litbang Kemendagri yang rapat dengar pendapat dengan DPRD Kepri pada Rabu (6/4), Marwan menyatakan, "Betul itu orang litbang''.
Wartawan mempertanyakan mengapa kehadiran tim dari litbang kementerian itu tidak diketahui Marwan sebagai Kepala Badan Litbang Kemendagri.
Marwan menjawab, hanya mengetahui masalah perbatasan dengan negara tetangga, bukan masalah perbatasan antarprovinsi.
Pada awal April, tim Kemendagri yang dipimpin Kepala Bidang Kewilayahan, Perwira Telaumbanua melakukan dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kepri membahas masalah Pulau Pekajang di Kabupaten Lingga yang juga diklaim oleh Bangka Belitung sebagai daerahnya.
"Kami ke sini untuk meneliti status kepemilikan Pulau Pekajang yang diklaim Bangka Belitung sebagai miliknya. Hasil penelitian untuk mempercepat penyelesaian," kata Telaumbanua usai berdialog dengan Komisi I DPRD Kepri pada Rabu (6/4).
Telaumbauna menyatakan akan membawa hasil dengar pendapat tersebut ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
"Kami pun akan sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pada Mei 2011 setelah dari Bangka Belitung, agar diputuskan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Provinsi Kepri, Musbardi mengatakan, Pulau Pekajang jelas masuk wilayah Kepri seperti tercatat di "Staat-sblad van Nederlandsch-Indie" atau Lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1924 Nomor 201.
"Sejak tahun 1954 Desa Pekajang juga sudah tercatat di Depdagri sebagai desa definitif yang masuk dalam Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau sebelum pemekaran," katanya.
(ANT-HM/A013/Btm3)
Ketidaktahuan itu terungkap saat Marwan ditanya wartawan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2011 di Tanjungpinang, Rabu.
"Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada laporan kepada saya," kata Marwan.
Ketika beberapa wartawan menyebutkan ketua dan anggota tim Litbang Kemendagri yang rapat dengar pendapat dengan DPRD Kepri pada Rabu (6/4), Marwan menyatakan, "Betul itu orang litbang''.
Wartawan mempertanyakan mengapa kehadiran tim dari litbang kementerian itu tidak diketahui Marwan sebagai Kepala Badan Litbang Kemendagri.
Marwan menjawab, hanya mengetahui masalah perbatasan dengan negara tetangga, bukan masalah perbatasan antarprovinsi.
Pada awal April, tim Kemendagri yang dipimpin Kepala Bidang Kewilayahan, Perwira Telaumbanua melakukan dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kepri membahas masalah Pulau Pekajang di Kabupaten Lingga yang juga diklaim oleh Bangka Belitung sebagai daerahnya.
"Kami ke sini untuk meneliti status kepemilikan Pulau Pekajang yang diklaim Bangka Belitung sebagai miliknya. Hasil penelitian untuk mempercepat penyelesaian," kata Telaumbanua usai berdialog dengan Komisi I DPRD Kepri pada Rabu (6/4).
Telaumbauna menyatakan akan membawa hasil dengar pendapat tersebut ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
"Kami pun akan sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pada Mei 2011 setelah dari Bangka Belitung, agar diputuskan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Provinsi Kepri, Musbardi mengatakan, Pulau Pekajang jelas masuk wilayah Kepri seperti tercatat di "Staat-sblad van Nederlandsch-Indie" atau Lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1924 Nomor 201.
"Sejak tahun 1954 Desa Pekajang juga sudah tercatat di Depdagri sebagai desa definitif yang masuk dalam Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau sebelum pemekaran," katanya.
(ANT-HM/A013/Btm3)