Jakarta (ANTARA) - KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menghasilkan resolusi yang berisi 31 keputusan untuk penghentian konflik Israel dan Palestina di Jalur Gaza.
“Pesan-pesan yang ada di dalam resolusi ini menurut hampir semua dari kami merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pernyataan tertulis yang dirilis usai mengikuti KTT OKI di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (11/11).
Resolusi tersebut, kata Retno, juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi di Gaza yang sangat memprihatinkan.
Melalui resolusi tersebut, para pemimpin OKI termasuk Presiden Joko Widodo, mengecam agresi Israel di Gaza dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.
“OKI juga mendesak DK PBB untuk mengeluarkan resolusi guna mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel,” ujar Retno.
Beberapa forum internasional akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel antara lain melalui ICC, ICJ, dan Dewan HAM.
Dalam resolusi itu, OKI mengecam pemindahan paksa 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza, yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang serta mengecam standar ganda dalam penerapan hukum internasional.
OKI mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua negara.
“Resolusi juga menolak usulan untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, dan menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat adalah satu kesatuan,” tutur Menlu Retno.
Lebih lanjut, melalui resolusi itu, para pemimpin OKI memberi mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat joint media monitoring unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel.
Resolusi tersebut juga mengaktifkan Islamic Financial Safety Net untuk memberikan dukungan finansial, ekonomi, dan kemanusiaan kepada pemerintah Palestina dan UNRWA.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerukan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu dan berada di garda terdepan dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, Sabtu.
"OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, dan semua upaya diplomasi untuk bela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina," ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan melalui Sekretariat Presiden di Jakarta.
Presiden Jokowi juga mendukung penyelenggaraan KTT OKI yang dinilai sangat tepat untuk dilakukan untuk menghasilkan hal konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan.
"Satu bulan telah terjadi kekejaman ini, dunia seolah benar-benar tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia, lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satu pun mampu hentikan kekejaman ini," katanya.
Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan empat saran konkret saat berbicara di hadapan para pemimpin negara Islam.
Pertama, Presiden Jokowi mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan.
"Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik. Israel telah gunakan narasi self defense dan terus lakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah collective punishment. Kita semua harus cari jalan agar Israel segera lakukan gencatan senjata," katanya.
Kedua, Presiden Jokowi mendorong agar bantuan kemanusiaan dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih bisa diprediksi dan berkelanjutan mengingat situasi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan.
"Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan. Contoh, RS Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel, sejak kemarin sudah kehabisan bahan bakar," ujarnya.
Jokowi mengatakan Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional.
Ketiga, Presiden Jokowi menyerukan agar OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan.
Misalnya, kata Jokowi, dengan cara mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya.
"Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional," katanya.
"Jika memang mekanisme quartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KTT OKI hasilkan resolusi sangat keras untuk hentikan konflik di Gaza