DPRD Batam: Disdik Tidak Serius Petakan Pendidikan
Sabtu, 14 Januari 2012 14:31 WIB
Batam (ANTARA Kepri) - Komisi IV DPRD Kota Batam menilai banyaknya permasalahan pembangunan gedung sekolah baru dikarenakan Dinas Pendidikan tidak serius memetakan arah pengembangan pendidikan dasar padahal setiap tahun tersedia anggaran untuk itu.
"Setiap tahun ada anggaran sekitar Rp1,8 miliar yang diberikan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam untuk membuat pemetaan, namun hingga ini tidak ada hasilnya, meski seharusnya menjadi acuan arah pengembangan pendidikan," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari di Batam.
Ricky mengatakan, bila Disdik Batam memetakan arah pendidikan maka tidak akan timbul masalah dalam pengembangan pendidikan untuk peningkatan kualitas, pengelolaan kuantitas murid serta pembangunan infrastruktur pendidikan.
"Sebagian besar daerah di Indonesia yang pendidikannya bisa maju memiliki pemetaan pendidikan. Jadi mereka tahu betul kapan dan di mana harus membangun sekolah yang sesuai kebutuhan," kata dia.
Akibat tidak adanya pemetaan pendidikan dan banyaknya permasalahan dalam pembangunan sekolah baru, di Batam setiap tahun selalu terjadi permasalahan dalam penerimaan siswa baru karena antara jumlah anak usia sekolah dengan sekolah tidak seimbang.
"Kalau punya peta pendidikan, ruang kelas baru seharusya sudah makin banyak, begitu juga fasilitas-fasilitas sekolah lainnya. Jadi tidak perlu ada keributan setiap penerimaan siswa baru," kata Rikcy.
Pada 2011, Disdik Kota Batam gagal membangun empat sekolah dasar dengan alasan lahan belum tersedia dan anggaran pemerintah kota mengalami defisit.
"Pada 2011 rencana pembangunan sekolah dibatalkan karena lahan belum tersedia dan terkadang lahan yang diberikan Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu defisit pada APBD Batam 2011 membuat anggaran pembangunan sekolah dihapus," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin.
Muslim mengatakan, banyaknya anak yang belum cukup umur (di bawah tujuh tahun) yang ingin sekolah membuat setiap penerimaan siswa baru terjadi masalah.
"Sebenarnya umur minimal anak masuk SD tujuh tahun. Namun selalu ada orang tua yang anaknya kurang dari tujuh tahun memaksa agar bisa masuk sekolah. Akhirnya walaupun pada SD diterapkan pelajaran pagi dan siang namun tetap saja ada yang tidak tertampung," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Kota Batam, Gintoyono Batong mengatakan pada 2012 akan membangun lima sekolah baru termasuk sekolah yang gagal dibangun pada 2011 yang terdiri dari tiga SD dan dua SMP dengan anggaran sekitar Rp21 miliar.
"Sekolah yang gagal dibangun tahun lalu akan dibangun tahun ini," kata Gintoyono.
(KR-LNO/A013)
"Setiap tahun ada anggaran sekitar Rp1,8 miliar yang diberikan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam untuk membuat pemetaan, namun hingga ini tidak ada hasilnya, meski seharusnya menjadi acuan arah pengembangan pendidikan," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari di Batam.
Ricky mengatakan, bila Disdik Batam memetakan arah pendidikan maka tidak akan timbul masalah dalam pengembangan pendidikan untuk peningkatan kualitas, pengelolaan kuantitas murid serta pembangunan infrastruktur pendidikan.
"Sebagian besar daerah di Indonesia yang pendidikannya bisa maju memiliki pemetaan pendidikan. Jadi mereka tahu betul kapan dan di mana harus membangun sekolah yang sesuai kebutuhan," kata dia.
Akibat tidak adanya pemetaan pendidikan dan banyaknya permasalahan dalam pembangunan sekolah baru, di Batam setiap tahun selalu terjadi permasalahan dalam penerimaan siswa baru karena antara jumlah anak usia sekolah dengan sekolah tidak seimbang.
"Kalau punya peta pendidikan, ruang kelas baru seharusya sudah makin banyak, begitu juga fasilitas-fasilitas sekolah lainnya. Jadi tidak perlu ada keributan setiap penerimaan siswa baru," kata Rikcy.
Pada 2011, Disdik Kota Batam gagal membangun empat sekolah dasar dengan alasan lahan belum tersedia dan anggaran pemerintah kota mengalami defisit.
"Pada 2011 rencana pembangunan sekolah dibatalkan karena lahan belum tersedia dan terkadang lahan yang diberikan Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu defisit pada APBD Batam 2011 membuat anggaran pembangunan sekolah dihapus," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin.
Muslim mengatakan, banyaknya anak yang belum cukup umur (di bawah tujuh tahun) yang ingin sekolah membuat setiap penerimaan siswa baru terjadi masalah.
"Sebenarnya umur minimal anak masuk SD tujuh tahun. Namun selalu ada orang tua yang anaknya kurang dari tujuh tahun memaksa agar bisa masuk sekolah. Akhirnya walaupun pada SD diterapkan pelajaran pagi dan siang namun tetap saja ada yang tidak tertampung," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Kota Batam, Gintoyono Batong mengatakan pada 2012 akan membangun lima sekolah baru termasuk sekolah yang gagal dibangun pada 2011 yang terdiri dari tiga SD dan dua SMP dengan anggaran sekitar Rp21 miliar.
"Sekolah yang gagal dibangun tahun lalu akan dibangun tahun ini," kata Gintoyono.
(KR-LNO/A013)
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemprov Kepri bersama DPRD tetapkan APBD Perubahan 2026 naik jadi Rp3,63 Triliun
23 September 2026 9:09 WIB
Pemprov Kepri proyeksikan pendapatan daerah naik Rp82 miliar di APBD perubahan
18 September 2026 17:26 WIB
DPRD-Pemkot Batam sepakati rancangan KUA/PPAS APBD Batam 2027 sebesar Rp4,8 T
15 August 2026 14:10 WIB
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
BP3MI Kepri matangkan skema khusus pekerja perbatasan Karimun dan Meranti
26 September 2026 17:22 WIB
ISMI Kepri 2026--2030 resmi dikukuhkan, Misni minta amanah dijalankan untuk kemajuan daerah
26 September 2026 15:49 WIB
Pemkot Batam bangun kolam retensi dan drainase di sejumlah kawasan untuk atasi genangan
25 September 2026 14:06 WIB