Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa sehingga perlu mengoptimalkannya di tingkat pemerintah daerah (pemda).
Mendagri menyoroti besarnya zakat di Indonesia karena masih menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, potensi ini terkadang tidak disadari dan hanya dianggap sebagai suatu hal biasa (take it for granted).
"Saya membaca beberapa literatur, diperkirakan akan di-overtaking (disalip) oleh Pakistan, jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, per hari ini masih Indonesia. Kalau digabung seluruh negara Timur Tengah yang beragama Islam, dengan Indonesia sendiri, lebih banyak Indonesia," kata Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dari populasi tersebut, lanjut dia, artinya Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan peningkatan zakat. Apalagi, Indonesia telah menjadi negara berkembang, yang ditandai dengan makin besarnya jumlah kelas menengah dan memiliki kemampuan untuk membayar zakat.
Menurut Tito, Indonesia juga beruntung karena pengelolaan zakat oleh badan tersendiri, yaitu Baznas dengan berbagai landasan hukum hingga peraturan turunannya di tingkat pemda.
"Didirikan badan lembaga struktural non-pemerintah, Baznas, yang dikelola atau sehari-hari dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. Inilah kemajuan-kemajuan yang pendapat saya sangat luar biasa di bidang zakat ini. Potensinyalah yang belum tergali sepenuhnya," ungkapnya.
Dengan kerangka hukum yang telah ada, kata Tito, Baznas dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola zakat dengan lebih baik.
Prinsip yang harus diterapkan, menurut Mendagri, adalah memastikan pendapatan lebih besar dari pengeluaran untuk mencapai surplus yang bisa membantu masyarakat.
"Kalau pendapatannya besar itu surplus, masih bisa nyimpan, masih bisa menabung. Yang enggak boleh terjadi, lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya, itu namanya defisit," tambah Tito.
Tito lantas bertanya, "Apakah Baznas sudah memaksimalkan potensi pendapatan zakat yang ada? Hal ini mengingat banyak warga kelas bawah yang masih membutuhkan bantuan."
Ia berharap pemda bisa turut memanfaatkan potensi zakat ini dengan maksimal agar dampaknya nyata bagi masyarakat.
"Hidupkan zakatnya supaya berjalan. Setelah itu, hasilnya bicarakan, bicarakan dari pemerintah, ada dua program utama. Satu program pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang kedua tentu adalah bantuan sosial," pungkasnya.
Sebagai informasi, rakornas ini mengusung tema Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam Rangka Sukses Astacita.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Ketua Baznas RI Noor Achmad, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, serta peserta yang berasal dari pimpinan Baznas di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri: Potensi zakat RI luar biasa, perlu optimalisasi di daerah
Mendagri menyoroti besarnya zakat di Indonesia karena masih menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, potensi ini terkadang tidak disadari dan hanya dianggap sebagai suatu hal biasa (take it for granted).
"Saya membaca beberapa literatur, diperkirakan akan di-overtaking (disalip) oleh Pakistan, jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, per hari ini masih Indonesia. Kalau digabung seluruh negara Timur Tengah yang beragama Islam, dengan Indonesia sendiri, lebih banyak Indonesia," kata Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dari populasi tersebut, lanjut dia, artinya Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan peningkatan zakat. Apalagi, Indonesia telah menjadi negara berkembang, yang ditandai dengan makin besarnya jumlah kelas menengah dan memiliki kemampuan untuk membayar zakat.
Menurut Tito, Indonesia juga beruntung karena pengelolaan zakat oleh badan tersendiri, yaitu Baznas dengan berbagai landasan hukum hingga peraturan turunannya di tingkat pemda.
"Didirikan badan lembaga struktural non-pemerintah, Baznas, yang dikelola atau sehari-hari dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. Inilah kemajuan-kemajuan yang pendapat saya sangat luar biasa di bidang zakat ini. Potensinyalah yang belum tergali sepenuhnya," ungkapnya.
Dengan kerangka hukum yang telah ada, kata Tito, Baznas dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola zakat dengan lebih baik.
Prinsip yang harus diterapkan, menurut Mendagri, adalah memastikan pendapatan lebih besar dari pengeluaran untuk mencapai surplus yang bisa membantu masyarakat.
"Kalau pendapatannya besar itu surplus, masih bisa nyimpan, masih bisa menabung. Yang enggak boleh terjadi, lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya, itu namanya defisit," tambah Tito.
Tito lantas bertanya, "Apakah Baznas sudah memaksimalkan potensi pendapatan zakat yang ada? Hal ini mengingat banyak warga kelas bawah yang masih membutuhkan bantuan."
Ia berharap pemda bisa turut memanfaatkan potensi zakat ini dengan maksimal agar dampaknya nyata bagi masyarakat.
"Hidupkan zakatnya supaya berjalan. Setelah itu, hasilnya bicarakan, bicarakan dari pemerintah, ada dua program utama. Satu program pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang kedua tentu adalah bantuan sosial," pungkasnya.
Sebagai informasi, rakornas ini mengusung tema Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam Rangka Sukses Astacita.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Ketua Baznas RI Noor Achmad, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, serta peserta yang berasal dari pimpinan Baznas di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri: Potensi zakat RI luar biasa, perlu optimalisasi di daerah