Batam (ANTARA Kepri) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Batam 2012 siap mengakomodir penggunaan bahan bakar non subsidi untuk setiap kendaraan dinas pemerintah kota.
       
"Sebentar lagi akan dimasukan dalam APBD-P yang akan selesai sekitar Agustus, biasanya," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Rabu.
       
Ia mengatakan pemerintah daerah siap melaksanakan instruksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pembatasan BBM bersubsidi.
       
Mobil-mobil dinas pemerintah kota, kata dia, akan menggunakan bahan bakar nonsubidi, sesuai instruksi.
       
Selain itu, pemerintah juga menggalakkan hemat energi di lingkungan pemerintah kota dengan mematikan lampu, komputer dan perangkat yang menggunakan listrik lainnya bila tidak diperlukan.
       
"Ini sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, kegiatan hemat energi. Bermula dari diri sendiri baru ke masyarakat," kata dia.
       
Pemerintah Kota Batam Provinsi juga siap melaksanakan diversifikasi bahan bakar gas (BBG) pada 2014.
       
Pemkot Batam sedang mencari penanam modal untuk membangun "mother station" agar stasiun pengisian bahan bakar umum juga menyiapkan fasilitas gas.
       
Sementara itu, dari Jakarta dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan program kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi akan diberlakukan per 1 Juni 2012.
       
Pemerintah merancang lima kebijakan pembatasan antara lain melarang seluruh kendaraan dinas pemerintah menggunakan BBM bersubsidi, melarang kendaraan pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi untuk kegiatan usaha.
       
Selain itu melakukan penghematan di sisi hulu atau listrik, diseversifikasi BBM ke BBG dan mewajibkan menurunkan jumlah penggunaan listrik dengan mematikan daya pada pukul 17:00.
       
Selain lima kebijakan tersebut pemerintah juga akan melakukan pengawasan penyelundupan BBM secara lebih ketat baik di wilayah darat dan laut. (Y011/S025)

Editor: Dedi