Batam (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menilai pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik melihat beberapa faktor yaitu ketersediaan anggaran, sinergi kuat antar-pihak dan tidak adanya pemungutan suara ulang (PSU).
Anggota KPU RI sekaligus Koordinator Wilayah (Korwil) Kepri Iffa Rosita menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran pemilihan di tujuh kabupaten dan kota serta tingkat provinsi.
“Salah satu indikator suksesnya Pilkada adalah tersedianya anggaran. Jika anggaran tidak ada, tentu pemilihan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, kami berterima kasih kepada pemerintah provinsi yang telah memastikan ketersediaan anggaran bagi seluruh daerah di Kepri,” ujarnya di Batam, Selasa.
Selain faktor anggaran, menurutnya, keberhasilan Pilkada juga bergantung pada sinergi yang terjalin antara penyelenggara dan pemangku kepentingan.
“Kebersamaan antara penyelenggara, pemilih, peserta pemilu, pemerintah daerah, TNI-Polri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta partai politik menjadi kunci keberhasilan. Jika sinergi ini berjalan baik, maka seluruh tahapan dapat terlaksana dengan lancar,” tambahnya.
Iffa juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam setiap tahapan. Ia menegaskan bahwa di Kepri, meskipun ada tiga perkara yang sempat masuk dalam registrasi di Mahkamah Konstitusi (Bintan, Batam, dan Lingga), semuanya diputus dengan status dismisal atau ditolak, sehingga tidak sampai ke sidang pembuktian.
Hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan karena tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.
“Dari 40 perkara yang diregistrasi di MK, ada 24 daerah yang harus melakukan PSU, satu rekapitulasi ulang yang diambil alih oleh KPU RI, serta satu perbaikan surat keputusan. Namun, di Kepri tidak ada PSU, yang menunjukkan bahwa proses Pilkada telah berjalan dengan baik dan sesuai regulasi,” kata dia.
Meskipun tingkat partisipasi masyarakat (parmas) di Kepri belum mencapai target nasional 77,5 persen Iffa menegaskan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari jumlah pemilih, tetapi juga dari aspek keamanan dan kondusifitas.
“Yang paling penting adalah Pilkada berjalan aman, damai, tanpa konflik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kepri memiliki pemahaman demokrasi yang cukup baik dan tidak mudah terpengaruh isu negatif,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pasca-Pilkada, masih banyak tugas yang harus dilakukan, seperti pendidikan pemilih berkelanjutan dan persiapan menuju Pemilu 2029 yang akan dimulai sejak 2027.
“Saya tidak ingin mendengar ada penyimpangan di Kepulauan Riau. Jika ada, saya tidak segan-segan memanggil dan menegur KPU daerah. Kita harus menjaga integritas dan terus membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu,” tutupnya.