Washington (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump berencana memerintahkan pencabutan sanksi yang "brutal dan melumpuhkan" terhadap Suriah menyusul konsultasi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pemimpin kawasan.
Dalam forum investasi di Riyadh, Selasa, Trump mengatakan selain dengan Presiden Erdogan, dirinya turut meminta pendapat dari Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang "berkomunikasi dengannya dan meminta hal yang sama".
"Saya akan memerintahkan pencabutan sanksi terhadap Suriah demi memberi mereka peluang mewujudkan kejayaannya," kata Trump di hadapan forum.
Ia mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Suriah untuk kembali bersinar, sehingga semua sanksi harus dicabut.
"Maka itu, saya berkata, 'Semoga Suriah beruntung. Tunjukkanlah hal yang istimewa bagi kami sebagaimana yang telah terjadi di Arab Saudi," ucap Presiden AS.
Pernyataan Trump tersebut disampaikan sehari setelah ia mengakui tengah mempertimbangkan pencabutan sanksi AS terhadap Suriah. Trump menjadi pemimpin Barat kesekian yang berniat mencabut sanksi ekonomi negaranya terhadap Damaskus yang berlaku sejak rezim Bashar Al-Assad.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pekan lalu mengatakan, Uni Eropa akan mencabut sanksi terhadap Suriah secara bertahap saat menerima Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa di Paris.
Lebih lanjut, seorang pejabat Gedung Putih memastikan Trump akan bertemu Al-Sharaa pada Rabu di tengah kunjungan kenegaraannya di Arab Saudi. Meski demikian, masih belum ada rincian mengenai pertemuan tersebut.
Trump juga sempat berkata bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan bertemu Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Al-Shaibani di Turki dalam beberapa hari.
Bashar Al-Assad yang memimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Oktober 2024, sehingga mengakhiri rezim Partai Baath yang berlangsung sejak 1963.
Sumber: Anadolu
Jet mewah Trump...
Dalam pemberitaan sebelumnya, sejumlah Senator Partai Demokrat Amerika Serikat pada Senin (12/5) mengatakan bahwa niat Presiden Donald Trump untuk menerima jet mewah senilai 400 juta dolar AS (Rp6,6 triliun) dari Qatar adalah langkah bahaya bagi AS.
Niat Trump untuk mengubah jet mewah yang merupakan hadiah dari keluarga kerajaan Qatar itu menjadi pesawat resmi kepresidenan AS dinilai para senator Demokrat mengancam keamanan nasional serta bertentangan dengan Konstitusi AS.
"Setiap presiden yang menerima hadiah semacam ini, senilai 400 juta dolar AS, dari pemerintah asing menciptakan konflik kepentingan yang jelas, menimbulkan pertanyaan keamanan nasional yang serius, mengundang pengaruh asing, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah kita," kata senator Demokrat Chris Coons, Brian Schatz, Cory Booker, dan Chris Murphy dalam sebuah pernyataan.
Para senator menekankan bahwa Air Force One (pesawat resmi kepresidenan AS) merupakan simbol kepresidenan dan Amerika Serikat sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa Konstitusi AS melarang pejabat terpilih menerima hadiah besar dari pemerintah asing tanpa persetujuan Kongres.
Para anggota legislator AS itu telah berjanji untuk meminta Senat guna membahas masalah tersebut pada pekan ini.
Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengatakan bahwa "bodoh" untuk menolak pesawat gratis dari Qatar dan menyebut kemungkinan hadiah itu sebagai "isyarat yang hebat."
Presiden AS mengatakan dia tidak berencana untuk menggunakan pesawat itu untuk kebutuhan pribadinya setelah masa jabatannya berakhir.
Trump menjelaskan bahwa merawat pesawat kepresidenan yaitu Boeing 747 yang berusia 40 tahun saat ini membutuhkan biaya perawatan yang "sangat besar".
Axios melaporkan bahwa diskusi tengah berlangsung antara Kementerian Pertahanan Qatar dan Pentagon mengenai pengalihan pesawat tersebut ke AS.
Sumber: Sputnik-OANA
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Trump berencana cabut semua sanksi AS terhadap Suriah