Tanjungpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) menerima kunjungan koordinasi dan audiensi dari Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo berserta jajaran.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri Edison Manik didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Oki Wahju Budijanto. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri Ujo Sujoto, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepri Aris Munandar.
Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, pertemuan ini membahas berbagai isu strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor di Kepri.
Wakapolda Brigjen Anom menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin, termasuk dalam kegiatan sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, di mana Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kepri turut menjadi narasumber.
“Beragam isu strategis menjadi fokus diskusi, antara lain penegakan hukum Kekayaan Intelektual, perkembangan permohonan Indikasi Geografis, penguatan peran PPNS, serta sinergi dalam pemberantasan peredaran narkoba. Pembahasan juga mencakup kebijakan keimigrasian dan pemasyarakatan, serta upaya menjaga kedaulatan hukum di tengah arus perdagangan internasional," kata Wakapolda.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Kepri menyerahkan plakat Pengayoman sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan kepada Wakapolda Kepri, seraya mengapresiasi langkah Polda Kepri dalam mempererat komunikasi lintas sektoral demi peningkatan pelayanan dan penegakan hukum yang lebih baik di wilayah Kepri.
“Sinergi antar-instansi sangat penting untuk memastikan pelayanan publik di bidang hukum berjalan optimal dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Edison Manik.
Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi yang mempererat koordinasi, membangun komunikasi yang konstruktif, serta meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Kepri.