Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mencairkan tunggakan subsidi dan kompensasi tahun berjalan 2025 pada Oktober ini.
"Nanti, bulan Oktober 2025, yang triwulan pertama dan kedua, akan kami bayarkan penuh," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Menurut Purbaya, tunggakan yang perlu dilunasi oleh Kemenkeu adalah sebesar Rp55 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengonfirmasi bahwa angka ini merupakan pembayaran kompensasi untuk triwulan I 2025.
Untuk nilai pada kuartal II, Kemenkeu masih menunggu proses audit anggaran selesai.
Sementara, pembayaran subsidi dilakukan rutin setiap bulan.
Secara umum, pagu dalam APBN, yang disiapkan untuk subsidi dan kompensasi tahun anggaran 2025 mencapai Rp496,8 triliun, meski Kementerian Keuangan mematok proyeksi realisasi tahun ini di angka yang lebih rendah yakni Rp479 triliun.
Per 31 Agustus 2025, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi tercatat sebesar Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu.
"Realisasi subsidi hingga Agustus 2025 mencerminkan pembayaran tagihan Januari sampai Juli serta koreksi tahun sebelumnya, termasuk sisa kurang bayar 2023," ujar Purbaya.
Dia pun merinci realisasi subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram dan kompensasi BBM serta subsidi dan kompensasi listrik.
Untuk subsidi JBT dan LPG 3 kg, realisasi per 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp57,8 triliun atau 53,5 persen terhadap APBN yang ditargetkan sebesar Rp108 triliun.
Nilai itu terdiri dari Rp57 triliun subsidi tahun berjalan dan Rp800 miliar kurang bayar tahun sebelumnya.
Sementara, kompensasi BBM telah dibayarkan sebesar Rp31,1 triliun yang merupakan pembayaran kekurangan kompensasi BBM tahun 2024 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Subsidi listrik telah dibayarkan sebesar Rp50,1 triliun atau 55,9 persen dari pagu Rp89,7 triliun, yang merupakan tagihan Januari hingga Juli 2025 serta sisa kurang bayar tahun 2023.
Sedangkan, kompensasi listrik terealisasi sebesar Rp37,5 triliun untuk beban kompensasi listrik pada triwulan IV 2024.
"Tapi, yang saya tekankan sekali lagi di sini, bahwa seluruh tagihan tahun 2024 sudah dibayar penuh. Nanti kalau ada yang kurang, tolong Danantara atau BUMN yang terlibat segera menghubungi saya, biar saya selesaikan secepatnya," tutur Purbaya.
Baca selanjutnya,
Purbaya rincikan harga asli barang subsidi Pertalite hingga LPS 3 kg...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli barang-barang subsidi seperti Pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg) sebelum selisih harga keekonomian dan yang dibayar masyarakat ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Terdapat delapan jenis barang energi maupun nonenergi yang sebagian harga jualnya ditanggung oleh pemerintah.
Pertama, solar yang seharusnya berharga Rp11.950 per liter, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp6.800 per liter. Artinya, sebesar Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen dari harga asli ditanggung oleh APBN.
Untuk tahun anggaran 2024, total nilai subsidi solar mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari empat juta kendaraan.
Kedua, Pertalite dengan harga seharusnya Rp11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Total anggaran untuk subsidi tersebut sebesar Rp56,1 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan.
Ketiga, minyak tanah seharusnya berharga Rp11.150 per liter, namun dijual kepada masyarakat dengan harga Rp2.500 per liter, disubsidi Rp8.650 per liter (78 persen) dengan realisasi anggaran Rp4,5 triliun. Subsidi minyak tanah disebut memberikan manfaat bagi 1,8 juta rumah tangga.
Keempat, LPG 3 kg memiliki harga asli Rp42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat sebesar Rp12.750 per tabung, atau disubsidi sebesar Rp30.000 (70 persen). Subsidi tersebut memakan anggaran Rp80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.
Kelima, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga 900 VA dari seharusnya Rp1.800 per kWh menjadi Rp600 per kWh. Pemerintah menanggung Rp1.200 per kWh atau 67 persen dari harga asli, dan subsidi tarif listrik tersebut dinikmati oleh 40,3 juta pelanggan.
Keenam, masih dari sektor listrik, yakni listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi mendapatkan kompensasi Rp400 per kWh (22 persen), sehingga menurunkan biaya dari Rp1.800 per kWh menjadi Rp1.400 per kWh dan dimanfaatkan oleh 50,6 juta pelanggan.
Nilai subsidi untuk sektor listrik mencapai Rp156,4 triliun pada APBN 2024.
Ketujuh, pemerintah menanggung biaya pupuk urea sebesar Rp3.308 per kg, sehingga menurunkan harga dari seharusnya Rp5.558 per kg menjadi Rp2.250 per kg (subsidi 59 persen).
Terakhir, pupuk NPK yang seharusnya berharga Rp10.791 per kg, dijual kepada petani dengan harga Rp2.300 per kg atau disubsidi sebesar Rp8.491 per kg (78 persen).
Nilai subsidi pupuk pada APBN 2024 mencapai Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk kepada petani.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” kata Purbaya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Purbaya siap cairkan subsidi dan kompensasi 2025 pada Oktober