Batam (Antara Kepri) - Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemerintah Kota Batam mulai melayani proyek pelayanan jasa kepelabuhanan meskipun belum mengantongi izin otoritas dari Kementerian Perhubungan.

"BUP sudah mulai kerjasama dengan pelabuhan-pelabuhan, meski belum ada izin otoritas dari kementerian, tidak apa-apa karena ini wilayah kita," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri, Jumat.

Saat ini, BUP Batam baru mengantongi izin pendirian Perseroan Terbatas dan masih dalam proses pengurusan izin otoritas dari Kementerian Perhubungan. 

"BUP secara simultan mengurus izin kementerian dan segera melaksanakan operasi melalui kerjasama dengan pemilik pelabuhan," kata dia.

Diharapkan, kata dia, kerjasama itu akan memberikan keuntungan kepada BUP dengan bentuk bagi hasil di akhir tahun, sehingga BUP dapat menyumbang pendapatan asli daerah.

Mengenai pengurusan perizinan di Kementerian Perhubungan, ia mengatakan akan dipercepat. Jika biasanya selesai dalam waktu tiga bulan, maka Pemkot mengharapkan rampung dalam satu hingga dua bulan.

Pemerintah Kota Batam memberikan modal awal untuk BUP Batam senilai Rp2 miliar. Zulhendri mengatakan uang itu sudah diterima perusahaan daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah Agussahiman.

Di luar modal Rp2 miliar, APBD juga mengalokasikan Rp200 juta untuk pengurusan administrasi perizinan pembentukan BUP.

Sebelumnya, anggota DPR RI asal Kepri Harry Azhar Azis mengatakan, BUP Batam harus memiliki rencana bisnis agar pendiriannya memberikan kontribusi pada pemasukan daerah.

"Harus ada rencana bisnis, investasi miliaran rupiah itu kapan kembali dan setelah itu menyumbang ke APBD berapa," kata Harry.

Pemerintah juga harus membuat target pengembalian dana investasi yang ditanamkan dari APBD. "Kalau pengembaliannya hanya sedikit,untuk apa dibentuk," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto