Batam (Antara Kepri) - DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau siap mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Ahmad Dahlan terkait Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak kunjung diberlakukan.

"Semua persyaratan sudah cukup, sudah lebih tujuh orang yang tandatangan, kami mengajukan hak interpelasi, berharap Wali Kota dapat memberikan jawaban," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Riki Indrakari usai Rapat Paripurna di Batam, Rabu.

DPRD Kota Batam mempertanyakan Perda RTRW yang disahkan pada 2008 namun belum diberlakukan hingga kini. Ia menengarai pemerintah kota sengaja menunda-nunda pemberlakuan Perda untuk "mempermainkan" pengalokasian lahan.

"Karena Perda itu sudah tidak ada masalah di kementerian mana pun, tapi kenapa belum diberlakukan," kata dia.

Perda RTRW Kota Batam sudah ditandatangani Pemkot dan DPRD pada 2008 dan mendapat persetujuan dari Gubernur Kepulauan Riau. Namun hingga kini, Perda itu belum diberlakukan.

Riki mengatakan Perda itu harus segera diberlakukan untuk menghindari anomali hukum yang kini terjadi.

"Sekarang ini sudah terjadi anomali hukum, karena Perda RTRW 2004 sudah tidak berlaku sedang yang 2008 belum diberlakukan, yang rugi masyarakat," kata dia.

Ia menduga pemerintah kota sengaja menahan Perda RTRW agar bisa mengubahnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan lahan penanam modal.

Menurut dia, sudah ada beberapa perubahan peruntukan lahan dari RTRW 2008 dengan yang terjadi di lapangan. Pujasera Tiban, misalnya, kata dia seharusnya adalah ruang terbuka hijau, namun kini dijadikan pusat jajanan masyarakat.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam Rudi mengatakan Perda RTRW masih terkendala hutan lindung. Pemkot tidak bisa berbuat banyak karena diselesaikan di kementerian.

"(Masalah) hutan lindung sudah di Kementerian. Dan ini sudah beberapa kali diminta untuk dipercepat. Gubernur setiap bertemu selalu meminta ke Menteri Kehutanan. Tapi itu wewenang Kementerian, bukan kami," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto