Lingga (Antara Kepri) - Anggota Komisi II DPRD Lingga, Raja Muchsin menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Lingga belum maksimal.

"Kalau dibandingkan dengan penerimaan sektor PBB ini sebelum pengelolaannya diserahkan ke daerah, kita dapat lebih besar. Sekarang justru semakin kecil," kata dia di Lingga, Kamis.

Menurutnya, penurunan hasil pendapatan daerah dari sektor pajak bumi tersebut disebabkan pengelolaannya yang belum optimal. Sehingga dugaannya, banyak wajib pajak yang tak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak tersebut.

"Seiring perkembangan daerah, semakin banyak pula yang mendirikan bangunan. Tapi kenyataanya tidak memberi dampak signifikan pada sektor PBB kita," tuturnya.

Dia mengatakan, kebijakan pemerintah mengalihkan kewenangan pengelolaan sektor PBB sepenuhnya menjadi milik daerah, seharusnya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lingga.

Seperti di daerah-daerah lain, regulasi pengelolaan pajak yang diatur secara baik, telah berhasil menggenjot PAD dari sektor tersebut.

"Kita bercermin dengan kota Batam, PAD nya dari sektor pajak semakin meningkat setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut," ungkapnya yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Batam, beberapa tahun lalu.

Dia menyarankan, Pemkab Lingga mempelajari sistem pengelolaan PBB seperti kota Batam, agar PAD Lingga tahun berikutnya mampu ditingkatkan.

"Saya menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai sulitnya membayar PBB ini. Bahkan ada wajib pajak yang tak terdaftar. Tentunya akan sulit membayar pajak tanpa slip," terangnya.

Dia berharap, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku instansi yang menaungi fungsi tersebut, membenahi sistem pengelolaan PBB dan mendata kembali para wajib pajak di Lingga agar kedepannya lebih optimal.

"Saya yakin, kalau itu di benahi, di data kembali, PAD sektor pajak kita akan jauh lebih besar dari tahun sebelumnya," tutupnya. (Antara)

Editor: Evy R Syamsir