Karimun (Antaranews Kepri) - Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menyesalkan daerah setempat yang merupakan daerah maritim tapi tidak mempunyai tempat pelelangan ikan (TPI).
"Kita menyesalkan kenapa sampai saat ini tidak ada TPI. Padahal Karimun merupakan daerah maritim dengan lebih dari 200 pulau, dan jumlah nelayan menengah ke bawah mencapai 8.000 orang," kata Ketua KTNA Karimun Amirullah di Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Selama ini, kata Amirullah, ikan hasil tangkapan nelayan dijual langsung kepada penampung karena tidak adanya tempat pelelangan ikan. Harga jual ikan dari nelayan dikendalikan oleh penampung dengan harga yang murah.
"Para penampung juga suka-suka menjual yang dibeli dari nelayan. Ikan yang bagus dan mahal dijual keluar dengan harga tinggi, sementara ikan yang murah-murah baru dijual untuk kebutuhan masyarakat lokal," tuturnya.
Dia mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, apalagi salah satu visi dan misi pembangunan Karimun adalah membangun perekonomian berbasis kemaritiman.
"Bantuan kapal dan alat tangkap diberikan setiap tahun, tapi kita tidak punya TPI. Apa saja program dinas perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena informasi yang kami terima, anggaran di dinas perikanan setiap tahun mencapai Rp10 miliar," kata dia.
Pembangunan TPI, menurut dia, bisa membantu dan mengangkat kesejahteraan nelayan karena harga jual ikan di TPI bisa dikontrol pemerintah.
Selain itu, keberadaan TPI, pemerintah daerah juga bisa menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor retribusi.
"Kalau satu kilo ikan retribusinya Rp1.000, sudah berapa PAD Karimun kalau setiap tahun mencapai ribuan ton. Ini yang harus dipikirkan, di satu sisi program peningkatan kesejahteraan nelayan berjalan, dan visi dan misi pembangunan juga terealisasi," tuturnya.
Amirullah juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan TPI di Parit Rempak, Kecamatan Meral, yang dibangun oleh pemerintah provinsi tapi terhenti setelah pejabat pelaksana kegiatannya tersandung kasus korupsi.
"Seingat saya, pembangunan TPI di Parit Rempak sudah bertahun-tahun yang lalu, dan dalam tahap penimbunan jalan menuju lokasi TPI. Tapi, sampai saat ini tidak jelas bagaimana kelanjutannya," ujarnya.
Dia berharap kepada pemerintah daerah benar-benar serius memikirkan kesejahteraan nelayan dengan memperkuat infrastruktur bidang perikanan, salah satunya TPI.
Menurut dia, TPI setidaknya dibangun pada kecamatan-kecamatan yang merupakan pusat perikanan, seperti Kecamatan Moro dan Durai.
"Kami berharap anggaran sektor perikanan yang cukup besar benar-benar tepat sasaran, dan berdayaguna bagi kehidupan masyarakat nelayan," ujar Amirullah.
Editor: Evy R Syamsir
"Kita menyesalkan kenapa sampai saat ini tidak ada TPI. Padahal Karimun merupakan daerah maritim dengan lebih dari 200 pulau, dan jumlah nelayan menengah ke bawah mencapai 8.000 orang," kata Ketua KTNA Karimun Amirullah di Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Selama ini, kata Amirullah, ikan hasil tangkapan nelayan dijual langsung kepada penampung karena tidak adanya tempat pelelangan ikan. Harga jual ikan dari nelayan dikendalikan oleh penampung dengan harga yang murah.
"Para penampung juga suka-suka menjual yang dibeli dari nelayan. Ikan yang bagus dan mahal dijual keluar dengan harga tinggi, sementara ikan yang murah-murah baru dijual untuk kebutuhan masyarakat lokal," tuturnya.
Dia mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, apalagi salah satu visi dan misi pembangunan Karimun adalah membangun perekonomian berbasis kemaritiman.
"Bantuan kapal dan alat tangkap diberikan setiap tahun, tapi kita tidak punya TPI. Apa saja program dinas perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena informasi yang kami terima, anggaran di dinas perikanan setiap tahun mencapai Rp10 miliar," kata dia.
Pembangunan TPI, menurut dia, bisa membantu dan mengangkat kesejahteraan nelayan karena harga jual ikan di TPI bisa dikontrol pemerintah.
Selain itu, keberadaan TPI, pemerintah daerah juga bisa menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor retribusi.
"Kalau satu kilo ikan retribusinya Rp1.000, sudah berapa PAD Karimun kalau setiap tahun mencapai ribuan ton. Ini yang harus dipikirkan, di satu sisi program peningkatan kesejahteraan nelayan berjalan, dan visi dan misi pembangunan juga terealisasi," tuturnya.
Amirullah juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan TPI di Parit Rempak, Kecamatan Meral, yang dibangun oleh pemerintah provinsi tapi terhenti setelah pejabat pelaksana kegiatannya tersandung kasus korupsi.
"Seingat saya, pembangunan TPI di Parit Rempak sudah bertahun-tahun yang lalu, dan dalam tahap penimbunan jalan menuju lokasi TPI. Tapi, sampai saat ini tidak jelas bagaimana kelanjutannya," ujarnya.
Dia berharap kepada pemerintah daerah benar-benar serius memikirkan kesejahteraan nelayan dengan memperkuat infrastruktur bidang perikanan, salah satunya TPI.
Menurut dia, TPI setidaknya dibangun pada kecamatan-kecamatan yang merupakan pusat perikanan, seperti Kecamatan Moro dan Durai.
"Kami berharap anggaran sektor perikanan yang cukup besar benar-benar tepat sasaran, dan berdayaguna bagi kehidupan masyarakat nelayan," ujar Amirullah.
Editor: Evy R Syamsir