Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menyetujui rencana pemprov untuk melanjutkan pembangunan Monumen Bahasa Melayu (MBM) di Pulau Penyengat, dengan syarat gubernur mengumumkan secara terbuka hasil audit proyek yang telah mangkrak sejak 2014 tersebut.

"Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek itu," kata Jumaga di Tanjungpinang, Selasa (19/2).

Menurut Jumaga, DPRD sudah mendapatkan informasi bahwa hasil audit BPKP sudah berada di inspektorat Kepri. 

"Kita minta buka dulu hasilnya ke publik. Tujuannya agar ada transparansi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kepri Mirza Bahtiar mengatakan, hasil audit BPKP terhadap proyek MBM sudah keluar pada tahun 2015, di era kepemimpinan Gubernur Muhammad Sani.

Kemudian, sebutnya, di tahun 2018 kemarin Gubernur Nurdin Basirun kembali mengajukan permintaan kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap proyek senilai Rp12,5 miliar ini.

"Hasil audit yang diajukan tahun 2018 kemungkinan masih dalam proses. Sebab, sampai saat ini kami belum menerima tembusan hasilnya," ujarnya.

Mirza juga menyebutkan, proyek MBM itu kini telah masuk tahap penyelidikan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kepri.

"Saya sudah dimintai keterangan oleh Polda terkait proyek ini. Kami menghargai proses hukumnya," katanya.

Kendati begitu, Mirza mengaku tidak mengetahui pihak yang melaporkan proyek MBM itu ke Polda Kepri.

"Saya hanya sebatas dimintai keterangan saja," katanya.