Tanjungpinang (ANTARA) - Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp3,957 triliun kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Penyerahan DPA 2020 itu berlangsung di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat.
Isdianto mengatakan alokasi belanja tersebut terbagi dalam 367 program serta 1.668 kegiatan, yang akan digunakan seluruh SKPD Pemprov Kepri untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah.
"Setelah ini, PA/KPA dapat segera melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam bentuk program/kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020," ujarnya.
Menurut Isdianto, APBD Tahun 2020 merupakan manifestasi dari tanggung jawab dan kesungguhan Pemprov Kepri dalam melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran secara akuntabel, profesional, proporsional, transparan dan berorientasi pada hasil.
Adapun tema APBD Tahun 2020 adalah “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri” yang dijabarkan menjadi lima prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
"Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Peningkatan iklim investasi yang kondusif, Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, Peningkatan daya saing ekonomi, dan Pengembangan pusat kebudayaan melayu," jelas Isdianto.
Lanjut dia, agar hasil dapat tercapai maka para kepala SKPD harus segera melaksanakan kegiatan mulai dari proses pengumuman RUP (Rencana Umum Pengadaan), pengadaan barang jasa, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan.
Kemudian, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kepri harus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
"Semua proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi harus sesuai dengan tatanan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Arif Fadillah menyampaikan total APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp3,957 triliun dengan rincian struktur anggaran sebagai pendapatan Rp3,882 triliun, belanja Rp3,957 triliun dan pembiayaan Rp75 miliar.
Arif mengimbau seluruh kepala SKPD segera memasukkan anggaran yang telah diterima ke Sistem Rencana Umum Pengadaan-Unit Layanan Terpadu (SiRUP-ULP) agar bisa dilelang secepatnya.
"Pada tahun 2020 ini kita tekankan seluruh SKPD segera melakukan proses lelang, jangan sampai terlambat. Kita tak ingin ada proyek yang tak selesai pada tahun 2020," tutur Arif.
Penyerahan DPA 2020 itu berlangsung di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat.
Isdianto mengatakan alokasi belanja tersebut terbagi dalam 367 program serta 1.668 kegiatan, yang akan digunakan seluruh SKPD Pemprov Kepri untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah.
"Setelah ini, PA/KPA dapat segera melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam bentuk program/kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020," ujarnya.
Menurut Isdianto, APBD Tahun 2020 merupakan manifestasi dari tanggung jawab dan kesungguhan Pemprov Kepri dalam melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran secara akuntabel, profesional, proporsional, transparan dan berorientasi pada hasil.
Adapun tema APBD Tahun 2020 adalah “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri” yang dijabarkan menjadi lima prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
"Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Peningkatan iklim investasi yang kondusif, Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, Peningkatan daya saing ekonomi, dan Pengembangan pusat kebudayaan melayu," jelas Isdianto.
Lanjut dia, agar hasil dapat tercapai maka para kepala SKPD harus segera melaksanakan kegiatan mulai dari proses pengumuman RUP (Rencana Umum Pengadaan), pengadaan barang jasa, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan.
Kemudian, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kepri harus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
"Semua proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi harus sesuai dengan tatanan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Arif Fadillah menyampaikan total APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp3,957 triliun dengan rincian struktur anggaran sebagai pendapatan Rp3,882 triliun, belanja Rp3,957 triliun dan pembiayaan Rp75 miliar.
Arif mengimbau seluruh kepala SKPD segera memasukkan anggaran yang telah diterima ke Sistem Rencana Umum Pengadaan-Unit Layanan Terpadu (SiRUP-ULP) agar bisa dilelang secepatnya.
"Pada tahun 2020 ini kita tekankan seluruh SKPD segera melakukan proses lelang, jangan sampai terlambat. Kita tak ingin ada proyek yang tak selesai pada tahun 2020," tutur Arif.