Natuna perlu pengawasan keamanan pangan di sekolah

id Natuna, BPOM, keamanan makanan di perbatasan, keamanan pangan, serasan, midai, subi

Natuna perlu pengawasan keamanan pangan di sekolah

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma (dua dari kanan) saat menghadiri rapat koordinasi dengan BPOM Batam di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Natuna, Kamis (25/2). (Antara Kepri/Cherman)

Natuna (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma mengatakan Natuna perlu perhatian terkait keamanan pangan khususnya di sekolah-sekolah.

"Terkait dengan keamanan pangan khususnya Kabupaten Natuna diperlukan pengawasan makanan termasuk yang dijual di sekolah untuk menjaga generasi muda" kata Hendra Kusuma saat Rapat Koordinasi Pemda Natuna Bersama BPOM Terkait Program Keamanan Pangan Tahun 2021 di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Natuna, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa generasi muda harus diantisipasi dari kontaminasi makanan yang mengandung zat kimia, karena menurutnya dapat mempengaruhi otak dan daya pikir.

"Dukungan Pemkab Natuna terkait hal itu telah dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)" jelasnya.

Lanjut Sekda, di dalamnya memuat strategi rencana intervensi keamanan pangan tahun 2021 di Kabupaten Natuna yang merupakan program prioritas nasional.

Sementara, Kepala BPOM Batam, Bagus Heri Purnomo menyampaikan program prioritas nasional terkait rencana intervensi keamanan pangan tahun 2021 di Kabupaten Natuna terbagi dalam 3 program. 

"Program itu yakni Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (PABB), serta Kemanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (KPJAS)" kata Bagus.

Sebelumnya, kata Bagus, BPOM Batam telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terkait program nasional tersebut. 

"Kami juga mendapatkan informasi terkait usulan desa, sekolah dan pasar yang menjadi lokus pembinaan dan intervensi kami" kata Bagus.

Ia juga menyampaikan kegiatan tersebut direncanakan  menyasar 7 desa, 28 sekolah, serta 1 pasar di wilayah Natuna. 

"Adapun dalam pelaksanaannya, tim BPOM Batam memiliki kendala untuk menjangkau desa dan sekolah yang berada di pulau terluar yakni Serasan dan Midai" ujarnya.

Dijelaskannya ada beberapa hal kendala teknis yang dihadapi, terutama menyangkut akses dari dan menuju pulau pulau terluar.

"Kendalanya yaitu terkait dengan transportasi khususnya dalam hal jadwal keberangkatan, karena informasinya bahwa dalam 1 minggu hanya ada 1 jadwal kapal Pelni yang kembali ke Natuna Bunguran besar. Hal tersebut menjadi kendala terkait anggaran dan efisiensi kegiatan" ujarnya.

Karena itu Ia berharap ada dukungan dan masukan dari pemerintah setempat agar program nasional tersebut berjalan baik dan dapat menjangkau pulau di perbatasan tersebut.

"Diharapkan agar pemangku kebijakan di Natuna dapat menyampaikan saran, pendapat serta solusi maupun alternatif lain untuk mengatasi kendala tersebut", ungkap Bagus.

 

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE