Beberapa pejabat Kabupaten Bintan diperiksa KPK di Tanjungpinang

id Dugaan korupsi Bintan

Beberapa pejabat Kabupaten Bintan diperiksa KPK di Tanjungpinang

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bintan Mardiah diperiksa KPK di Polres Tanjungpinang, Kamis (25/2). (Ogen)

Bintan (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat Kabupaten Bintan di Mapolres Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis, terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tahun 2016-2018..

Dari pantauan sejak Kamis pagi, ada dua pejabat yang diperiksa yaitu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Edi Pribadi, sebelumnya ia menjabat sebagai Kadisperindag Bintan.

Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bintan Mardiah, sebelumnya menjabat sebagai Kepala BP FTZ di daerah itu.

Namun, usai pemeriksaan keduanya kompak tidak menjawab ketika diwawancarai awak media terkait materi pemeriksaan yang mereka jalani.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Polisi Harry Goldenhardt membenarkan pemeriksaan pejabat Bintan dilaksanakan di Polres Tanjungpinang di kilometer 5.

"Benar ada kegiatan dari penyidik KPK di Polres Tanjungpinang. Terkait kasus apa, kami tidak tahu," kata Harry.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik memang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Kabupaten Bintan terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tahun 2016-2018.

“Bahwa benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan," kata Juru Bicara KPK.

Kendati begitu, pihaknya belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena sebagaimana telah di ampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.

Ali Fikri memastikan bahwa pengusutan kasus tersebut akan dibeberkan kepada publik pada saat penetapan para tersangka, termasuk modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka

“Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” katanya.

Pewarta :
Editor: Nurjali
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar