Tanjungpinang (ANTARA) - Lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen yang disimpan dalam tiga kardus dan satu koper dari Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Senin.
Penyitaan dokumen itu dilakukan setelah penyidik KPK tersebut menggeledah Kantor BP FTZ Bintan selama sekitar 12 jam sejak pukul 08.30 WIB .
Penyidik KPK membawa dokumen yang berhubungan dengan dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan FTZ Bintan tahun 2016-2018. Mereka buru-buru masuk ke dalam mobil, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat BP FTZ Bintan dengan mobil lainnya meninggalkan kantor tersebut.
Pelaksana Tugas BP FTZ Bintan Saleh Umar mengatakan dokumen yang disita KPK berhubungan dengan kegiatan pengaturan barang kena cukai berupa minuman alkohol dan rokok. Saleh tidak merinci apa kaitan dirinya dengan kasus dugaan korupsi tersebut.
"Itu wewenang penyidik. Silahkan tanyakan kepada penyidik," ucapnya.
Saleh mengatakan dirinya tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan wartawan. "Saya lelah," tuturnya.
Tim KPK lainnya pada Senin juga menggeledah ruang kerja Bupati Bintan Apri Sujadi. Namun belum diketahui dokumen apa yang dibawa penyidik lembaga anti rasuah tersebut.
Berdasarkan data, KPK telah melakukan kajian terhadap optimalisasi penerimaan negara di kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Kajian itu dilakukan sejak tahun 2017 dan tahun 2018. Dari hasil kajian tersebut, antara lain KPK menemukan kejanggalan dalam pemberian kuota rokok di Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.
Kuota rokok non cukai tahun 2018 yang diberikan kepada BP FTZ Batam sebanyak 995.942.569 batang, Bintan 451.228.800 batang, Tanjungpinang 904.480.000 batang, dan Karimun 147.400.000 batang. KPK juga menghitung jumlah konsumsi rokok untuk setiap perokok per tahun di Batam mencapai 8.447 batang, Bintan 13.760 batang, Tanjungpinang 129.211 batang, dan Karimun 6.644 batang.
Berita Terkait
BP Batam beri pelatihan pertanian hidroponik kepada warga Rempang Eco City
Selasa, 19 Maret 2024 15:14 Wib
Kejaksaan geledah kantor Dinas Pendidikan Sumbar
Selasa, 19 Maret 2024 13:27 Wib
Dubes Singapura terkesan dengan pembangunan infrastruktur Batam
Senin, 18 Maret 2024 15:45 Wib
Penyidik KPK periksa Yana Mulyana soal fee pemenangan tender proyek
Senin, 18 Maret 2024 15:28 Wib
Mesir tidak akan mengizinkan pindah paksa warga Palestina dari Gaza
Senin, 18 Maret 2024 12:51 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 11:14 Wib
Manchester United ke semifinal Piala FA setelah menang dari Liverpool
Senin, 18 Maret 2024 6:00 Wib
Kemenag Kepri serahkan insentif untuk 1.350 guru RA
Minggu, 17 Maret 2024 7:17 Wib
Komentar