Kepri optimalkan pungutan dari labuh jangkar di Selat Malaka

Rabu, 17 Maret 2021 05:37 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Dok Pemprov Kepri)

Batam (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengoptimalkan pungutan dari labuh jangkar kapal di beberapa lokasi di Selat Malaka, Kota Batam.

"Pungutan labuh jangkar akan memperkuat ekonomi kita. Karena itu harus dioptimalkan. Juga diawasi dengan sungguh-sungguh," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Batam, Selasa.

Ia mengatakan pemprov terus berupaya mengoptimalkan potensi untuk memperkuat fiskal, demi mendorong pembangunan infrastruktur.

Dalam dialog Upaya Peningkatan Pelayanan untuk Memaksimalkan Pemanfaatan Area Labuh Jangkar dengan sejumlah pihak terkait, Gubernur meminta masukan mengenai rencana pengembangan rencana itu.

Gubernur menyatakan, ingin ekonomi semua daerah di Kepri ekonominya segera pulih, salah satunya dengan usaha labuh jangkar.

Pemprov ingin menata kawasan perairan Kepri untuk labuh jangkar disertai dengan penyediaan layanan yang terbaik.

Dengan begitu, maka diharapkan makin banyak kapal yang memilih untuk berlabuh di Kepri.

Ia menjelaskan, sekitar 82 ribu kapal lalu lalang di Selat Malaka dan Selat Singapura dalam sepanjang tahun.

Menurut Ansar harus dicarikan cara agar kapal-kapal itu masuk ke wilayah Kepri.

"Kita diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui UU Pemda maka peluang itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin," kata Ansar.

Ketua Satgas Pengawaan Wilayah Berlabuh Jangkar (Anchorage Area) di Perairan Kepulauan Riau Laksmana Pertama TNI Yayan Sofian mengatakan potensi labuh jangkat di Kepri sangat tinggi.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Komandan Guskamla Koarmada I itu, dari 82 ribu lalu lintas kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura, tidak sampai lima persen di antaranya yang memberikan potensi ekonomi untuk Kepri.

Karenanya, dia mengajak Kepri merebut kembali kedaulatan ekonomi.