Pemprov Kepri dan KPK kolaborasi untuk wujudkan Pemda bersih dan akuntabel

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemprov Kepri dan KPK berkolaborasi mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center of Prevention (MCP), Penertiban Aset, dan Optimalisasi PAD di Aula Wan Seri Beni Dompak di Tanjungpinang, Senin.

Wakil Gubernur Kepri Marlin yang membuka langsung rapat tersebut menyampaikan kehadiran KPK melalui Satgas Korsupgah Wilayah I di daerah itu menambah semangat Pemda untuk memerangi korupsi.

"Terimakasih juga saya sampaikan atas kehadiran kepala perangkat daerah terkait, kehadiran saudara-saudara sekalian membuktikan adanya komitmen nyata kita semua untuk terus berupaya secara maksimal membangun pemerintahan bersih dan bebas KKN, semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua," ujar Marlin.

Marlin menyadari betul betapa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, membuat cita-cita luhur pendiri bangsa sulit untuk diraih, kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Oleh karena itu, ia bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad mempunyai misi dalam masa kepemimpinan berupa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.

Tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan satu dari tujuh program unggulan yang akan dituangkan nantinya dalam rencana perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

"Kami berharap dengan pemerintahan yang bersih, terbuka dan akuntabel, visi terwujud-nya Kepri yang makmur, berdaya saing dan berbudaya akan dapat kita raih,” tutur-nya.

Sementara itu Sekdaprov Kepri TS Arif Fadilah dalam laporannya menyampaikan capaian indikator dari tujuh area intervensi MCP di Wilayah tersebut.

Untuk capaian tertinggi, katanya, didapat dari indikator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu sebesar 97 persen, dengan indikator yang belum tercapai maksimal dari laporan hasil pajak atas implementasi KSWP.

Sedangkan capaian terendah didapat dari indikator Optimalisasi Pajak Daerah sebesar 53,19 persen dengan indikator yang belum tercapai maksimal dari capaian penagihan piutang pajak, peningkatan mata pajak yang diintervensi, dan peningkatan pajak secara keseluruhan.

Arif juga melaporkan permasalahan yang dihadapi Pemprov Kepri dalam pencapaian target indikator yaitu keterbatasan SDM APIP dalam melakukan pengawasan Kepatuhan BMD.

Dikatakannya tahun 2021 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April, ada beberapa regulasi yang belum terpenuhi, dan beberapa aset daerah yang belum disertifikasi.

"Adapun langkah perbaikan pelaksanaan Korsupgah tahun 2021 antara lain rencana aksi yang mencantumkan jadwal pelaksanaan tiap indikator keberhasilan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala OPD terkait, dan pemantauan yang lebih intensif oleh admin MCP terhadap capaian tiap indikator per triwulan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah" ujarnya.

Ketua Satgas Korsupgah Wilayah I Maruli Tua Manurung dalam pemaparan-nya menyampaikan 7 Indikator Area Intervensi MCP untuk level pemerintahan provinsi antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

"Kami dari direktorat pencegahan, ingin memulai proses pencegahan dari hulunya, yaitu mencegah perencanaan yang koruptif. Di sini dibutuhkan kerja sama yang baik dari Barenlitbang, BPKAD dan Inspektorat Daerah sebagai tulang punggung perencanaan,” ucap-nya.