PKS tolak PPN sembako karena memberatkan masyarakat Kepri

id Tolak PPN sembako

PKS tolak PPN sembako karena memberatkan masyarakat Kepri

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Fraksi PKS Wahyu Wahyudin. (Ogen)

Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Fraksi PKS Wahyu Wahyudin mengatakan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako akan sangat memberatkan masyarakat di daerah tersebut.



Wahyudin menyebut selama ini warga yang umumnya tinggal di pulau-pulau itu cukup sulit mendapatkan sembako karena terkendala rentang kendali ditambah harga yang mahal.



"Rencana pemberlakuan PPN sembako merupakan kebijakan menyengsarakan rakyat khususnya di Provinsi Kepri. Yang tidak ada pajaknya saja susah didapat, apalagi dikenakan pajak," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Sabtu.



Dia juga mengaku khawatir apabila PPN ini sembako jadi diterapkan, maka tingkat kejahatan penyelundupan sembako di pulau-pulau se-Provinsi Kepri semakin marak.



Ini berpotensi besar terjadi karena warga tentu akan memilih barang yang lebih murah dan tidak dikenai pajak meskipun itu ilegal.



"Apakah pemerintah jamin bisa mengontrol aktivitas peredaran sembako di Provinsi Kepri dengan luas wilayah lautan 96 persen," ujarnya. 



Oleh karenanya, Wakil Rakyat Provinsi Kepri itu secara tegas menolak rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan untuk memberlakukan PPN pada sembako.



Apalagi, Provinsi Kepri kini menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi se-Indonesia, yaitu sebesar 10,12 persen. Kondisi ini akan berbanding lurus dengan garis kemiskinan.



Belum lagi dampak keterpurukan ekonomi imbas pandemi COVID-19 begitu luar biasa dirasakan bagi sebagian besar masyarakat.



"Pemerintah kurang bijaksana kalau membuat kebijakan PPN sembako di tengah warga kesulitan ekonomi," ujarnya.



Wahyudin menilai bahwa rencana pemerintah menerapkan PPN pada sembako termasuk pendidikan itu merupakan salah satu strategi meningkatkan pendapatan negara yang tengah mengalami penurunan, sementara hutang luar negeri makin bertambah.



Padahal, lanjut dia, masih banyak sektor pendapatan lain yang bisa digali Kementerian Keuangan dibanding menerapkan PPN sembako. Misalkan memberlakukan  kembali PPnBM rumah mewah atau mobil mewah.



"Kebijakan pemerintah saat ini seakan berpihak kepada orang kaya, buka masyarakat kecil," demikian Wahyudin.

Pewarta :
Editor: Nurjali
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar