Pemprov dan Kejati awasi penggunaan dana desa Kepri sebesar Rp267 miliar

id Pengawasan dana desa

Pemprov dan Kejati awasi penggunaan dana desa Kepri sebesar Rp267 miliar

Gubernur Ansar Ahmad dan Kajati Kepri Hari Setiyono menandatangani nota kesepakatan pengawasan dana desa di Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Kamis (17/6). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Kepri)

Tanjungpinang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menandatangani nota kesepakatan tentang pengawasan terpadu pengelolaan dana desa untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi.

Kepala Kejati Kepri Hari Setiyono menyampaikan pengawasan terpadu dilakukan bertujuan agar tata laksana penggunaan dana desa tidak menyalahi peraturan hukum, kemudian sesuai dengan kebutuhan di desa itu sendiri.

"Oleh karena itu, ke depan kita akan dampingi dan awasi secara bersama menyangkut penyelenggaraan dana desa di Kepri," kata Hari Setioyono usai penandatanganan nota kesepakatan bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad, di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis.

Hari tidak menampik bahwa kepala desa maupun aparatur desa terkadang kurang memahami tata kelola dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

"Contohnya, ada kepala desa beli mobil menggunakan dana desa. Itu kan jelas tidak boleh dan melanggar aturan," ungkap-nya.

Selain itu, katanya, penggunaan dana desa rawan korupsi karena dipicu dua hal ini, yaitu unsur kesengajaan dan ketidaktahuan.

"Kalau ada kesengajaan, tentu diproses secara hukum. Tapi, kalau ketidaktahuan akan dibimbing dan dibina melalui nota kesepakatan hari ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Hari berharap dengan adanya nota kesepakatan ini dapat menekan indeks perkara korupsi khususnya dana desa. "Karena mencegah korupsi itu lebih baik, daripada menindak," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengharapkan kerjasama ini dapat memaksimalkan pengawasan pengelolaan dana desa agar dapat digunakan dengan baik dan benar.

Menurutnya dana desa apabila dikelola secara baik dan sungguh-sungguh, akan menjadikan desa-desa itu lebih berdaya.

"Selama ini kalau ada keluhan terkait infrastruktur desa, adakalanya tidak terjangkau oleh Pemerintah Kabupaten atau Provinsi. Nah, makanya digelontorkan anggaran desa untuk menjawab hal itu," tutut Ansar.

Ansar menyampaikan total dana desa di Kepri tahun 2021 mencapai Rp276 miliar. Jumlah dana tersebut disebar untuk 275 desa yang ada di lima kabupaten/kota se-Kepri.

"Artinya masing-masing desa dapat Rp1 miliar. Silakan dimanfaatkan dana desa ini untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa," demikian Ansar.
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar