Gubernur Kepri: Tahun ini tidak ada program SPP gratis

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memastikan tak ada program SPP gratis bagi siswa SMA/SMK/Sederajat yang terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021 karena keterbatasan dana APBD.

"Sudah dihitung, APBD kita memang tak mampu," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis.

Ini tentu berbeda dengan kondisi tahun 2020, di mana kala itu Pemprov Kepri menganggarkan biaya SPP gratis selama tiga bulan terhitung April hingga Mei 2021.

Jika memungkinkan pada tahun 2022, kata Ansar, program SPP gratis bisa dianggarkan kembali melalui APBD murni.

Tapi sebelum itu, pihaknya lebih fokus membantu meringankan beban biaya seragam sekolah dan pendaftaran siswa baru bagi yang kurang mampu.

"Uang seragam baru dan daftar masuk sekolah itu kan dibayar sekaligus, ini tentu memberatkan orang tua. Itu dulu yang kita bantu, sambil menghitung anggaran untuk SPP gratis," ungkap Ansar.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kepri Wahyudin menilai sebenarnya SPP gratis bisa diakomodir melalui APBD Perubahan tahun 2021, karena jumlahnya tidak terlalu besar yakni sekitar Rp11 miliar.

Dia juga mendorong Pemprov menggali sebanyak-banyaknya potensi pendapatan asli daerah (PAD) agar lebih leluasa melaksanakan program yang berpihak kepada masyarakat kecil di tengah terpuruknya ekonomi akibat pandemi.

Menurutnya program SPP gratis tersebut akan sangat membantu warga khususnya terdampak COVID-19, seperti korban PHK atau dirumahkan.

"Coba Pak Gubernur hitung dan data dulu betul-betul, saya yakin APBD masih mampu membiayai SPP gratis," ujarnya.

Politisi PKS itu pun turut menyoroti pelaksanaan SPP gratis tahun 2020, sebab tidak semuanya tepat sasaran.

Dikatakannya banyak siswa penerima bantuan ganda, contohnya siswa pemilik kartu indonesia pintar (KIP) sudah memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat, namun masih terima program SPP gratis tersebut.

Selain itu ada pula kejadian di SMK 7 Kota Batam, lanjut dia, uang SPP siswa yang telah disubsidi pemerintah justru digunakan tidak sesuai peruntukan oleh pihak sekolah.

"Saya yakin banyak kejadian seperti itu di sekolah lain. Ini imbas pemerintah daerah kurang serius menjalankan program tersebut," ucap Wahyudin.