Kini banyak warga yang mengincar jabatan kepala desa

Tanjungpinang (ANTARA) - Banyak warga yang kini berminat dan mengincar jabatan kepala desa  meskipun pemilihan kepala desa (pilkades) baru akan mulai pada tahun 2022 seperti yang dialami Desa Melayu, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.

"Dari pantauan di lapangan, minat menjadi kades khususnya di Desa Melayu sebanyak enam orang, jika dibandingkan dua periode sebelumnya, peminat kades hanya tiga orang per periode masing-masing," kata Sekdes Melayu Kecamatan Tambelan, Edi Siswandi, Sabtu.

Edi menambahkan meskipun pendaftaran Pilkades Desa Melayu belum secara resmi dibuka, namun perihal calon kades untuk Pilkades 2022 sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat Desa Melayu.

Menurut dia, seandainya enam orang tersebut resmi mendaftar untuk 2022 mendatang, tentunya memberi harapan yang banyak bagi masyarakat. 

Karena, masing-masing calon kades memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari pensiunan PNS, sampai pada yang berpendidikan SMA.

Saat ini ia berharap supaya warga yang ingin mencalonkan diri sebagai kades mesti aktif di tengah masyarakat, sebagai contoh di dalam kegiatan sosial.

"Karena sebagai warga, kami melihat mereka yang ingin ikut calon kades belum banyak berbuat untuk masyarakat. Sementara niat mengikuti kades tentunya ingin membangun kampung," katanya.

Menurut Edi,  pilkades khusus untuk Kecamatan Tambelan akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk lima desa. 

"Informasi yang kami terima itu mulai dari Desa Melayu, Desa Batu Lepuk, Desa Kukup, Desa Pulau Pinang, dan Desa Pengikik," ujarnya.

Di wawancara terpisah pengamat politik  Tanjungpinang Endri Sanopaka menambahkan bahwa antusias masyarakat mendaftar sebagai calon kades tidak terlepas dari peran desa dan amanah pengelolaan dana desa.

"Ya kami melihat memang kecenderungannya saat ini banyak masyarakat desa yang antusias mendaftarkan diri menjadi calon kades, dan ini tentunya tidak terlepas dari peran desa yang saat ini diamanahkan mengelola dana desa, yang jumlahnya cukup besar dibandingkan dengan sebelumnya," tuturnya.

Hal ini tentu juga harus diselaraskan dengan kapasitas dan kompetensi dari masing-masing calon kades, dan masyarakat tentunya harus cerdas memilih.

"Artinya, bukan lagi dikarenakan kedekatan semata, ataupun karena faktor "money politik", sebab kondisi pemerintahan saat ini berbeda, terkait pada mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang ketat berkenaan anggaran," ujar Endri yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang.