Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membahas tindak lanjut pembangunan Pelabuhan Malako dan perpanjangan landasan pacu bandara di Kabupaten Karimun serta pelabuhan terpadu di Kabupaten Natuna di Jakarta.
Gubernur Ansar mengatakan infrastruktur merupakan penopang perekonomian Kepri dan perlu dipercepat penyelesaiannya agar segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Apa yang kami lakukan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kepri. Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi, namun kami tetap melakukan terobosan-terobosan supaya tidak ketinggalan dalam hal pembangunan," kata Gubernur Ansar Ahmad melalui siaran pers dari Humas Pemprov Kepri, Rabu.
Terkait Pelabuhan Malako di Kabupaten Karimun, kata Ansar, posisi pelabuhan ini berada di jalur strategis dan berdekatan dengan beberapa negara tetangga.
Di area Pelabuhan Malako akan dibangun kawasan bisnis terpadu, sehingga dipastikan keberadaan pelabuhan ini bisa menjadi penggerak roda perekonomian di Kepri dan di Karimun khususnya.
Begitu juga dengan rencana perpanjangan bandara yang sudah dibahas di tingkat kementerian secara terbatas, hanya saja baik untuk rencana pembangunan Pelabuhan Malako maupun perpanjangan landasan pacu bandara perlu dibahas lebih lanjut terkait pembebasan lahan.
"Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun segera melakukan rapat koordinasi teknis menyangkut hal ini, nanti kami cari solusinya," ucap Ansar.
Khusus untuk pembangunan pelabuhan terpadu di Kabupaten Natuna, lanjut Ansar, pihaknya sedang menyiapkan DED yang diminta oleh Kemenhub. "Anggaran DED nya sudah ada, tinggal dieksekusi saja," ucap Ansar.
Sementara itu, Menhub Budi Karya memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara di Karimun.
Bahkan Menhub sudah meninjau langsung kondisi di lapangan, dan sebagai tindak lanjut sudah dilakukan rapat terbatas di tingkat kementerian.
"Prinsipnya pemerintah pusat mendukung penuh rencana pembangunan ini, sambil menyelesaikan masalah ganti rugi lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik Pemprov Kepri maupun Pemkab Karimun," kata Menhub Budi seperti yang dikutip siaran pers tersebut.
Menyangkut rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Natuna, Kemenhub juga masih menunggu DED dari Pemprov Kepri.
Pelabuhan terpadu Natuna ini akan dibiayai Kementerian Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp200 miliar.
"Pelabuhan di Natuna ini posisinya sangat strategis bagi pengembangan ekonomi setempat dan tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat," kata Menhub kepada Gubernur Ansar.
Komentar