BP Batam bahas realisasi anggaran bersama komisi VI DPR RI

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Selasa (31/8).

Adapun topik pembahasan pada rapat kali ini tentang realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022.

RDP ini pun dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung yang dihadiri juga oleh anggota Komisi VI DPR RI dan Kepala BP Batam, Rudi, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyantoro serta pejabat terkait lainnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan, rapat ini dilakukan secara terbuka, transparan dan tetap menjaga proyokol kesehatan, melalui siaran langsung di media daring.

Pada rapat ini, Kepala BP Batam, Rudi menyampaikan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022.

Terkait pelaksanaan anggaran dalam semester I tahun 2021, Rudi melaporkan realisasi penerimaan BP Batam mengalami peningkatan sebesar 33.57 persen dari targetnya, sementara pada tahun 2020 telah tercapai sebesar 14,17 persen dari targetnya.

"Kinerja realisasi belanja dalam semester I tahun 2021 menunjukkan perbaikan dari tahun 2020," kata Rudi dalam rilis yang ANTARA terima, Selasa.

Rudi menjelaskan, dalam tahun 2022, pagu anggaran belanja BP Batam yang diusulkan adalah sebesar Rp2,32 triliun. Nantinya, dana tersebut akan digubakan untuk mendanai Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.

"Program prioritas nasional yang akan kami kembangan diantaranya, Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Batam, Pengadaan Peralatan Penanganan Cancer/Radiotheraphy, Pengembangan Terminal Kargo Bandara Hang Nadim dan Pengembangan Maritime City," jelas Rudi.

Dirinya melanjutkan, skema yang akan dikembangkan adalah pemanfaatan aset melalui pola kerja sama, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Operasi (KSO) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

"Kami khususkan hal tersebut terkait dengan Pengembangan dan Pengelolaan Bandara Hang Nadim, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), serta beberapa kegiatan lainnya," lanjut Rudi.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Komisi VI DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BP Batam atas prestasinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut hingga penghargaan terakhir untuk laporan keuangan tahun 2019-2020.

Komisi VI DPR RI juga akan terus mendorong BP Batam untuk memaksimalkan penyerapan realisasi anggaran belanja dan memaksimalkan sosialisasi kepasa masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

Untuk diketahui, selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).