Karyawan BUMD Tanjungpinang belum gajian sejak tiga bulan lalu

Tanjungpinang (ANTARA) - Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang,  PT Tanjungpinang Makmur Bersama  dalam tiga bulan terakhir kesulitan membayar gaji karyawannya  karena minimnya pendapatan perusahaan.

Direktur Utama PT Tanjungpinang Makmur Bersama, Fahmi, di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan, dirinya juga belum menerima gaji lantaran pendapatan perusahaan jauh berkurang.

Ia merasa prihatin dengan kondisi ini, dan berharap pemerintah daerah memperhatikan BUMD Tanjungpinang, terutama mendukung program penyesuaian tarif sewa lapak berdasarkan hasil analisis para peneliti dari Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pendapatan dari sewa lapak untuk pedagang di sejumlah pasar di Tanjungpinang jauh berkurang. Namun Fahmi tidak menjelaskan berapa pendapatan dari biaya sewa lapak.

Saat ini hanya sekitar 50 persen pedagang yang menyewa sekitar 2.000 lapak pedagang di pasar.

"Ada pedagang yang tidak mau membayar, padahal biaya sewa lapak itu hanya Rp50.000-Rp150.000 per bulan," katanya.

Selain dari lapak pasar, pendapatan perusahaan daerah itu juga bersumber dari bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan Pelindo Tanjungpinang. 

Fahmi optimistis Pelindo akan membayarnya  karena perpanjangan perjanjian kerja sama sudah diteken.

Ia belum mendapatkan informasi berapa dana bagi hasil dari pengelolaan pelabuhan yang diperoleh dari Pelindo. Apalagi sumber pendapatan terbesar dari pengelolaan Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, nol lantaran tidak ada aktivitas penumpang selama pandemi.

Pendapatan yang diharapkan BUMD Tanjungpinang hanya bersumber dari Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura.

"Saya sendiri belum gajian hampir 4 bulan lalu. Kalau ada uang masuk dari Pelindo, tentu karyawan sudah dapat gajian," katanya.

Fahmi belum dapat memastikan kapan bisa membayar gaji karyawannya. "Kalau ada dana masuk, langsung kami bayar," katanya.