Pemprov Kepri minta pengelola Bandara Hang Nadim Batam siapkan alat TCM

id Travel bubble Kepri,Kepri, bandara hang Nadim

Pemprov Kepri minta pengelola Bandara Hang Nadim Batam siapkan alat TCM

Pesawat mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. (Ogen)

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemperintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Bandara Hang Nadim Batam segera menyiapkan alat Tes Cepat Molekurel (TCM), sebagai syarat penting untuk mendukung program travel bubble di daerah tersebut.

"Bandara Hang Nadim ini kan di bawah pengelolaan BP Batam, seharusnya segala fasilitas dan sarana-prasarananya dapat segera dipersiapkan. Pemprov Kepri dalam hal ini tetap melakukan pengawasan melalui Satgas COVID-19," kata Kepala Dishub Pemprov Kepri Junaidi di Tanjungpinang, Senin.

Menurut Junaidi , sehubungan dengan dibukanya program travel bubble di Kepri khususnya wilayah Batam dan Bintan, maka segala bentuk kesiapan terutama di bandara dan pelabuhan yang menjadi akses utama keluar dan masuknya turis mancanegara harus segera dilakukan.

Adapun kesiapan Kepri dalam menyambut wisman yang diputuskan oleh Satgas COVID-19, di antaranya adalah Bandara Hang Nadim Batam yang di tunjuk untuk melakukan pelayanan wisman dan PMI, pelabuhan laut Nongsa Batam untuk wisman dan PMI, pelabuhan Batam Centre melayani PMI dan pelabuhan BBT Lagoi melayani Wisman.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar semua manajemen bandara dan pelabuhan yang ditunjuk tersebut segera menyiapkan segala kesiapan untuk supaya bisa segera menerima kedatangan wisman.

Adapun yang harus disiapkan adalah terkait alat-alat penunjang protokol kesehatan seperti alat TCM sebagai pengganti PCR dan lainnya.

Jika PCR hasilnya harus menunggu hingga 8 jam, maka dengan TCM akan diketahui hasilnya hanya dalam waktu 1 jam. Alat ini diminta harus segera disiapkan di setiap bandara dan pelabuhan yang telah ditunjuk.

"Untuk Bandara RHF Tanjungpinang pada dasarnya sudah siap melayani, namun untuk sementara fokus di Hang Nadim Batam. Kita akan evaluasi, jika ternyata wisman yang datang lewat Hang Nadim membeludak barulah RHF kita fungsikan," ujar Junaidi.

Menurut dia, guna menyukseskan program travel bubble yang diyakini akan mampu menjadi sumbu hidupnya kembali pariwisata di Kepri, maka diperlukan kerjasama semua pihak. Baik pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait.

"Masing-masing bekerja sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan tupoksi masing-masing. Jadi tak ada siapa menunggu apa yang harus dibuat" ucap Junaidi.

Lanjut Junaidi menyampaikan sebagaimana diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa ada 19 negara yang nantinya diizinkan masuk ke Indonesia.

Negara-negara tersebut meliputi Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.

Daftar 19 negara yang masuk ke Indonesia ini hanya berlaku khusus untuk penerbangan langsung ke Bali dan Kepri.

Pelaku perjalanan dari 19 negara dapat masuk ke Bali dan Kepri dengan syarat yang sudah disepakati, seperti melampirkan bukti sudah melakukan vaksinasi lengkap dengan waktu minimal 14 hari sebelum keberangkatan yang dibuat dalam Bahasa Inggris, serta memiliki hasil TCM sebagai pengganti PCR.

Setelah sampai ke Bali dan Kepri, wisman tersebut juga akan melakukan proses karantina.

"Pada intinya kita semua telah sepakat travel bubble ini segera dibuka," sebut Junaidi.

Junaidi turut menegaskan jika pembukaan akses kunjungan wisman ke Kepri dikarenakan daerah setempat dinilai sudah layak melaksanakan program travel bubble.

Hal ini dukung pula dengan data dan fakta di lapangan, seperti capaian vaksinasi yang sudah mencapai 87 persen, menurunnya BOR serta kasus terkonfirmasi positif harian.

"Kalau belum layak tentu pemerintah pusat tidak mengizinkan 19 negara ini masuk ke Kepri. Capaian vaksinasi 87 persen itu sudah cukup tinggi, sisanya yang belum vaksin karena memang ada yang tidak bisa di vaksin karena sakit dan sebagainya," demikian Junaidi.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE