Pemerintah akan bangun pelabuhan kontainer baru di Batam

Batam (ANTARA) - Pemerintah berencana membangun pelabuhan kontainer baru di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yang berlokasi di Tanjungpinggir Kecamatan Sekupang, berhadapan langsung dengan Singapura.

"Ini akan kita bikin menjadi pelabuhan 'green and smart port'," kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai meninjau lokasi pembangunan pelabuhan di Batam Kepulauan Riau, Senin.

Pihaknya telah membuat studi pembangunan pelabuhan di sana, dengan rancangan yang ramah lingkungan.

Menteri menekankan, danau yang terdapat di sekitar lokasi harus tetap lestari, dan mangrove juga dijaga.

Dalam peninjauannya, ia menilai kedalaman laut di sana relatif bagus dan cocok untuk pembangunan pelabuhan. Apalagi dengan menambah luas ke arah laut.

"Kita sudah lihat belakang itu bagus sekali," kata dia.

Saat ini, luas lahan di sana mencapai 94 hektare, dengan reklamasi, maka akan bertambah menjadi sekitar 330 hektare.

"Lebih besar dari Tanjungpriok," kata dia.

Pada pekerjaan pelabuhan itu, pihaknya akan melibatkan swasta yang dilakukan dengan benar demi meningkatkan ekonomi.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pelabuhan di sana rencananya akan dikaitkan dengan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara.

Pembangunan pelabuhan itu merupakan bagian dari rencana pemerintah dalam efesiensi biaya pelabuhan. Terdapat 10 pelabuhan besar di Indonesia yang dirancang untuk efisien.

"Kami sudah rencanakan ini sejak lama, karena COVID-19, maka agak tertunda," kata Menteri.

Saat ini, biaya pelabuhan di Indonesia relatif tinggi, 23 persen dari cost logistik. Padahal negara tetangga rata-rata sudah 13 persen.

"Kami bersepakat akan mendorong hingga cost itu bisa turun hingga 17 persen pada 2024, kalau bisa lebih cepat," kata dia.

Untuk mendorong efesiensi, pihaknya membuat digitalisasi di pelabuhan dengan Nasional Logistic Ecosystem, yang dimulai di Batam pada Maret 2020.

"Kami ingin ini jadi. Negara kita harus efisien," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya memberikan kesempatan kepada swasta selebar-lebarnya dalam pembangunan pelabuhan.

"Kami sebagai regulator mengawal, membuat 'time frame', buat studi yang matang. Nanti BUMD, swasta lokal silakan undang investor dari luar," kata dia.

Ia berharap pelabuhan itu bisa beroperasi sebelum 2024.