Legislator Kepri prihatin, indeks kompetensi tenaga kerja lokal rendah

id Kompetensi tenaga kerja lokal,Indeks kompetensi kerja, DPRD Kepri, tingkat pengangguran di Kepri, BLK di Kepri, SMK di Batam, anggota DPRD wahyudin

Legislator Kepri prihatin, indeks kompetensi tenaga kerja lokal rendah

Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin berbincang dengan Gubernur Ansar Ahmad. (Ogen)

"Memprihatinkan, padahal Kepri berbatasan dengan negara-negara maju, seperti Singapura. Bahkan, Batam sangat terkenal dengan dunia industri," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Sabtu.
Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin menyoroti rendahnya indeks pelatihan dan kompetensi kerja di daerah tersebut, karena berada di ranking 33 se-Indonesia berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

"Memprihatinkan, padahal Kepri berbatasan dengan negara-negara maju, seperti Singapura. Bahkan, Batam sangat terkenal dengan dunia industri," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Sabtu.

Selain itu, katanya, indeks perencanaan tenaga kerja di Bumi Segantang Lada ini juga melorot di ranking 25 se-Indonesia. Hal itu menandakan bahwa pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tidak punya visi-misi jelas terkait pengembangan SDM tenaga kerja lokal.

Wahyudin menilai pemerintah daerah kurang serius meningkatkan kompetensi pekerja lokal, sehingga wajar jika tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kepri menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 9,91 persen pada Agustus 2021.

"Perusahaan industri daerah ini justru banyak menerima pekerja dari luar, karena Kepri sendiri memang tak siap dengan hal itu," ujarnya.

Wahyudin mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan pelatihan dan melengkapi sarana dan prasarana balai latihan kerja (BLK) dalam rangka mencetak tenaga kerja lokal yang berkompeten, berdaya saing tinggi, dan unggul di bidangnya masing-masing.

Ia menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan gedung SMK di Batam untuk menggelar pelatihan tenaga kerja pada saat haru libur sekolah. Bahkan mendorong penerapan ekstrakurikuler khusus ketenagakerjaan di SMK.

"Di Batam ada beberapa SMK berkualitas, bisa dimanfaatkan jadi BLK kalau siswa libur sekolah," ucapnya.

Ia juga mengajak Pemprov Kepri mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja melanjutkan pembangunan gedung BLK di Batam yang belakangan mandek akibat terkendala anggaran.

Menurut dia, proyek pembangunan yang didanai APBN itu memerlukan dana sekitar Rp32 miliar, namun yang baru dikucurkan sekitar Rp9 miliar.

"Baru tahap pemancangan tiang, tapi sekarang tak ada lagi progres kerja, informasinya anggaran dari pusat tak kunjung turun," kata dia.

Keberadaan gedung BLK tersebut, lanjut dia, memberi harapan besar bagi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal seiring terus berkembangnya sektor industri di Batam.

"Kepri sampai saat ini memang tak punya gedung BLK," katanya.

Wahyudin mendukung pemerintah daerah mengambil kesempatan program kerja ke Jepang. Dengan catatan pemerintah memberikan subsidi anggaran akomodasi dan transportasi keberangkatan tenaga kerja lokal ke negara tersebut.

"Jepang membutuhkan 345 ribu karyawan, kita bisa ambil 10 ribu saja sudah bagus. Dapat dipastikan jumlah pengangguran berkurang, dan ekonomi warga meningkat," kata Wahyudin.

 

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE