Bupati Karimun Bimbang Persediaan Beras Jelang Lebaran

Kamis, 12 Agustus 2010 22:19 WIB

Bupati Karimun Kepulauan Riau, Nurdin Basirun meninjau pasar. (Foto Kepri.antaranews.com/RUsdianto)

Karimun, (ANTARA News) - Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyatakan bimbang atas stok beras yang menipis akibat pasokan dari Jawa tersendat menjelang idul Fitri 1421 H.

''Dari hasil pantauan di pasar dan distributor hari ini. Kami hanya bimbang soal persediaan beras, sedangkan stok sembako dan sayur-mayur cukup,'' kata Nurdin Basirun usai inspeksi mendadak harga dan persediaan sembako di Pasar Sri Karimun dan Puakang, Kamis.

Nurdin mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil para pengusaha, distributor, pedagang serta instansi teknis lainnya untuk membicarakan ketersediaan beras menjelang lebaran.

''Bukan hanya pedagang, kami juga akan membahas masalah ini bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan pihak-pihak terkait,'' ucapnya.

Sementara itu, beberapa distributor yang ditemui Nurdin mengaku tidak dapat menjamin stok beras akan mencukupi keperluan Lebaran.

Ahi, distributor Toko Pangan di Jalan Pertambangan mengakui pasokan beras tersendat dari Pulau Jawa.

''Kami akan upayakan. Namun, kami tidak berani menjamin dapat mencukupi kebutuhan Lebaran,'' katanya.

Dia mengaku tidak berani memasok beras dari Jawa dalam jumlah besar karena mahal.

''Saat ini kami punya stok 15 hari, yaitu sebanyak 40 ton,'' katanya.

Di pasar tradisional, hHarga beras lokal kualitas sedang dan tinggi naik antara Rp500 hingga Rp1.500 per kilogram.

''Beras ketupat yang semula Rp9.000, kini Rp10.000 per kilogram,'' kata Atan, pedagang.

Sementara itu, beras asal Sumatra Barat, untuk kualitas tinggi masih berkisar Rp9.000/kg.

Beras merek SL, per karung ukuran 25 kg di tingkat distributor dijual pada kisaran Rp146.000 dan beras AAA Rp150.000/kg.

Sentimen Pasar

Terkait kabar bahwa beras impor ilegal dari Vietnam masuk ke Karimun dan dapat mengganggu pasar beras lokal, Bupati Nurdin menilai hanya sentimen pasar karena ternyata tidak menemukan beras tersebut dijual di pasar maupun distributor.

''Kami menilai pernyataan itu hanya sentimen pasar. Buktinya, saat kami menginspeksi ke pasar dan gudang, beras tersebut tidak kami temukan,'' katanya.

Menurut dia, masalah beras merupakan hal krusial yang harus dipenuhi sehingga distributor tidak ''bermain'' untuk mencari keuntungan sepihak.

''Ini masalah hajat hidup paling banyak. Kalau beras sudah tidak ada, warga masyarakat mau makan apa,'' katanya. (Rdn/Btm1)