PMII Kepri Tunda Demo Ijazah Bupati Karimun

Senin, 11 Oktober 2010 22:28 WIB

Karimun (ANTARA News) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menunda demonstrasi kasus ijazah Bupati Karimun karena tidak ingin bentrok dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan, pemuda, LSM dan tokoh masyarakat di kabupaten setempat.

''Kami menunda demonstrasi. PMII tidak ingin bentrok atau aksi damai berubah rusuh karena sejumlah organisasi kemasyarakatan, pemuda dan tokoh masyarakat di Karimun, menentang,'' kata koordinator aksi Irfan melalui telepon, Senin 11 Oktober 2010.

Menurut Irfan, demontrasi yang semula direncanakan pada HUT Kabupaten Karimun ke-11 pada Selasa (12/10), ditunda dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Dia mengatakan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyayangkan penolakan sejumlah ormas, OKP, LSM dan tokoh masyarakat karena aksi yang akan digelar bukan untuk berbuat rusuh.

''Kami hanya meminta Bupati Nurdin Basirun bersedia berdialog untuk menjelaskan masalah
ijazah Mualim Pelayaran Interinsuler (MPI) yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 yang disebut-sebut palsu,'' ujarnya.

Dia berpendapat, penolakan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena hak menyampaikan pendapat dari setiap warga negara di atur dalam undang-undang.

''Kami juga menyesalkan permintaan agar polisi tidak menerbitkan izin. Lucunya lagi, kepolisian juga meminta kami untuk tidak menggelar unjuk rasa pada hari tersebut,'' tuturnya.

Dia juga menyayangkan penolakan yang sama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Karimun karena mahasiswa seharusnya lebih independen.

Mengenai anggapan mahasiswa Tanjungpinang atau Batam agar tidak berdemo di Karimun, dia mengatakan tidak sependapat karena aksi tersebut bukan atas nama PMII Tanjungpinang atau Batam, tetapi atas nama PMII Kepri.

''Karimun termasuk satu dari tujuh kabupaten/kota di Kepri,'' katanya.

Diberitakan, 80 ormas, OKP, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh adat menyatakan sikap menolak aksi demo pada HUT Karimun dengan alasan menjaga situasi agar tetap kondusif.

Pernyataan sikap itu ditandatangani dalam pertemuan di Gedung Nasional, Tanjung Balai Karimun pada Minggu (10/10). (ANT--028/A013/Btm1)