Batam (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli mengatakan keberhasilan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kepulauan Riau (Kepri) berkat adanya kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah.
“Keberhasilan ini karena adanya kerja sama atau kolaborasi yang baik antara ATR/BPN dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu tadi saya meminta kepada teman-teman ATR/BPN untuk lebih menjalin komunikasi kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah di Kepri, karena masih banyak tantangan yang harus diselesaikan,” ujar Wamen Raja Juli di Batam Kepulauan Riau, Kamis.
Dia menjelaskan beberapa tantangan program prioritas yang harus dicapai lagi kedepannya yaitu kelanjutan program penuntasan PTSL hingga penyelesaian masalah lahan yang terindikasi adanya mafia tanah.
Melalui Program PTSL yang sudah digelar sejak 2014 hingga sekarang, kata dia, sebanyak 85 juta lahan sudah tersertifikasi. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah, sehingga pada 2024 mendatang seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar.
"Di Kepri PTSL cukup baik capaiannya. Untuk itu perlu ada kerja sama antar-kepala daerah dan BPN setempat, agar program ini bisa terwujud," ucapnya.
Dalam meningkatkan kinerja capaian PTSL, Wamen Raja Juli juga menggunakan program untuk menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada peserta PTSL atau tangan pertama.
"Ini juga kami dorong. Mungkin tahun pertama berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun di tahun berikutnya, ketika ada transaksi jual beli maka akan berbeda. Jadi mau digratiskan atau di diskon itu tergantung di daerah," katanya.
Di tempat yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Kepri Nurhadi Putra mengatakan tahun ini sebanyak 14 ribu Program PTSL dilaksanakan, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kepri.
"Berbagai permasalahan akan dibahas dalam rapat kerja sama di Kanwil Kepri. Intinya kami ingin menuntaskan persoalan pertanahan di Kepri," katanya.
Baca juga:
Jumaga Nadeak: BPK tingkatkan kualitas laporan keuangan daerah
Mantan Ketua Dewan Pers soroti masalah wartawan gadungan
Pemprov Kepri alokasikan anggaran Rp4,5 miliar untuk insentif guru PAUD
Pemkot Batam waspadai kenaikan harga beras menjelang Ramadan
Komentar