Polisi Pertemukan Nelayan Pangkil Dengan Pengusaha Bauksit

Kamis, 23 Desember 2010 22:00 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Kepolisian Resor Bintan, Kepulauan Riau mempertemukan nelayan Desa Pulau Pangkil dengan pengusaha bauksit terkait penolakan sebagian nelayan terhadap lego jangkar kapal bauksit di perairan setempat yang diduga mencemari lingkungan.

"Kami memfasilitasi pertemuan nelayan dengan pengusaha bauksit untuk menyelesaikan persoalan tentang labuh jangkar kapal bauksit di perairan Pulau Pangkil," kata Kapolres Bintan AKBP YS Widodo usai pertemuan di Mapolres Bintan, Tanjung Uban, Kamis.

Kapolres mengatakan, dalam pertemuan tidak semua nelayan dari tiga dusun di Desa Pangkil sepakat bulat mengenai labuh jangkar kapal-kapal pengangkut bauksit.

"Nelayan Dusun Satu dan Dusun Dua setuju ada labuh jangkar kapal bauksit dengan catatan ada kompensasi, sementara Dusun Tiga tidak setuju," kata Widodo sambil memperlihatkan surat pernyataan warga Dusun Satu dan Dusun Dua.

Selain itu, warga menurut dia berbeda pendapat mengenai pemberian kompensasi yang akan dibebankan kepada pengusaha bauksit.

"Ada yang meminta kompensasi per kepala keluarga dan ada yang meminta kompensasi per ton bauksit setiap kapal masuk," katanya.

Pihak perusahaan menurut dia menyanggupi membayar kompensasi dua ratus rupiah per ton bauksit setiap kapal masuk.

"Karena belum ada kesepakatan sesama warga dan juga dengan pihak pengusaha, pertemuan akan dilanjutkan," ujarnya.

Saat ini, kapal-kapal pengangkut bauksit pindah ke Pulau Telang untuk lego jangkar setelah diusir ratusan nelayan yang sebagian besar dari Dusun Tiga, Desa Pangkil bersama Pemuda Pancasila Kepulauan Riau pada Jumat (10/12).

Menurut Kapolres, dengan pindahnya kapal-kapal bauksit ke Pulau Telang menyebabkan biaya perusahaan bauksit bertambah karena lama perjalanan bertambah selama dua jam.

Nelayan Dusun Tiga Desa Pangkil, Syahrul mengatakan, pertemuan dengan pengusaha dan warga Dusun Satu dan Dua belum membuahkan hasil.

"Belum ada kesepakatan dan antara dusun juga belum ada keputusan," katanya.(ANT-029/A013/Btm2)