Sepakbola Bangkitkan Nasionalisme Rakyat

Karimun (ANTARA News) - Tokoh pemuda Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Dedi Marliadi berpendapat olahraga, khususnya sepakbola mampu membangkitan semangat nasionalisme dan patriotisme rakyat di perbatasan yang nyaris menipis.

"Pertandingan final sepakbola AFF Cup 2010 antara tim nasional Indonesia dengan Malaysia menjadi bukti menggelorakan kembali semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat di perbatasan seperti Karimun," katanya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Dedi menggambarkan nasionalisme dan ungkapan cinta pada tanah air dinyatakan warga masyarakat dari berbagai kalangan di Karimun dengan bertolak ke Malaysia untuk memberi dukungan kepada kesebelasan nasional secara langsung pada 26 Desember di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

"Mereka yang bertolak ke Malaysia, tidak seluruhnya dari strata menengah ke atas. Banyak di antaranya berasal dari ekonomi kelas bawah," kata Dedi.

Ia mengaku terharu menyaksikan gejala itu.

Betapa tidak, katanya, penonton dari Karimun bersedih ketika kesebelasannya kalah dan marah ketika tim yang didukung diganggu dengan sorot sinar laser.

Saat itu seolah-olah bagi mereka tidak terpikir lagi beban hidup yang harus dihadapi setelah menonton pertandingan.

Laga di Bukit Jalil berkesudahan 0-3, dan skor 2-1 pada final terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 29 Desember tidak memadai bagi tim Garuda untuk merebut piala dari tangan Harimau Malaya.

Dedi berharap kebangkitan semangat nasionalisme dan patriotisme dipupuk secara terus menerus, agar tumbuh mekar  dan terpelihara terutama bagi rakyat di perbatasan

"Tinggal pemerintahlah yang harus memikirkan formula yang tepat. S salah satunya dengan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan itu, bisa saja dengan menjamin pelaksanaan program pendidikan gratis 12 tahun bagi anak usia sekolah, pelayanan kesehatan gratis masyarakat dan dukungan modal khusus bagi usaha kecil menengah.

"Terus terang upaya ke arah itu sudah dilakukan pemerintah pusat, namun sayangnya berbagai program peningkatan kesejahteraan di perbatasan dilaksanakan minim pengawasan sehingga banyak program yang tidak tepat sasaran," tuturnya. (ANT-HAM/S019/Btm1)