
Pemprov Kepri Tingkatkan Perhatian Terhadap Pulau Terluar

Tanjungpinang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan perhatian terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand.
"Ada 19 pulau terluar yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakatnya," kata Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Soerya Respationo usai menutup Musawarah Rencana Pembangunan Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Kamis.
Soerya mengatakan, di antara 19 pulau terluar itu ada yang berpenghuni dan ada yang tidak dihuni, namun tetap menjadi prioritas.
"Yang ada penghuni tentu akan ditingkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan yang tidak berpenghuni akan diberi tanda berupa alat pendeteksi berupa sonar atau sejenisnya, maupun prasasti," kata Soerya.
Pembangunan secara fisik dan non fisik menurut dia penting dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI, walaupun perbatasan negara di Kepulauan Riau masih ada yang diperdebatkan dengan negara tetangga.
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan, penyelesaian perbatasan negara di Kepri menjadi sangat penting dilakukan pemerintah pusat karena menyangkut kedaulatan negara dan juga untuk menghindari pencurian kekayaan alam terutama di laut.
"Perbatasan dengan negara tetangga lebih penting didahulukan daripada perbatasan antarprovinsi yang juga masih dalam perdebatan," katanya.
Dalam pokok pikiran DPRD Kepri yang disampaikan dalam musrenbang, seluruh pulau terluar di Kepri diusulkan untuk diberi alat pendeteksi atau penanda pihak asing memasuki wilayah Indonesia.
Iskandarsyah menambahkan, permasalahan Pulau Berhala dan Pekajang di Kepri yang menjadi masalah dalam negeri tidak perlu dibesar-besarkan, karena yang lebih penting adalah masalah dengan luar negeri.
"Jangan sampai ada lagi kasus seperti Sipadan dan Ligitan," kata politisi PKS itu.
(ANT-HM/Btm1)
Pewarta :
Editor:
Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2026
