Pemerintah Fokuskan PNPM di Daerah Perbatasan

Rabu, 4 Mei 2011 20:24 WIB

Karimun (ANTARA News) - Pemerintah pusat memutuskan untuk melanjutkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dengan fokus utama di daerah perbatasan, kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Junaidi.

"Berdasarkan rapat kerja nasional (Rakernas) yang kami ikuti di Jakarta selama tiga hari pada pekan lalu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan akan berlanjut hingga 2015, dengan fokus peningkatan sarana infrastruktur di daerah perbatasan," katanya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Junaidi mengatakan, saat membuka rakernas, Wakil Presiden Boediono menyatakan PNPM tetap dipertahankan karena dinilai efektif dan tepat sasaran dalam pembangunan desa.

"Keputusan mempertahankan PNPM juga disampaikan mayoritas kepala daerah yang menginginkan program ini tetap berlanjut," ucapnya.

Dia mengatakan, Pemkab Karimun menyambut gembira kebijakan pusat itu mengingat Karimun sebagai daerah perbatasan masih mengalami kekurangan sarana prasarana infrastruktur di desa.

"Sejak digulirkan, PNPM secara bertahap berhasil melengkapi sarana prasarana desa, teknis penyalurannya juga tepat sasaran karena didasarkan pada musyawarah masyarakat," ucapnya.

Di Kabupaten Karimun, lanjut dia, terdapat lima kecamatan yang mendapat kucuran dana PNPM, masing-masing Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Moro dan Durai.

Selain untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti sarana air bersih, jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, PNPM juga efektif meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal dengan bunga rendah.

"PNPM sukses karena pelaksanaannya juga didampingi tenaga pendamping yang ditunjuk dan digaji oleh pemerintah pusat. Masyarakat bisa berkonsultasi dengan tenaga pendamping itu untuk merealisasikan pembangunan yang diusulkan," ucapnya.

Tahun ini, kata dia, besar dana PNPM reguler untuk lima kecamatan tersebut sekitar Rp3,8 miliar. Sedangkan PNPM terintegrasi sebesar Rp5 miliar yang dianggarkan melalui APBN dan APBD kabupaten.

"Karena termasuk daerah perbatasan, kemungkinan anggaran PNPM untuk Karimun akan ditingkatkan," ucapnya.(ANT-RD/N002/Btm2)