
LSM Desak Tambang Bauksit Ilegal Ditutup

Tanjungpinang (ANTARA News) - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Forum Aliansi Peduli Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah dan aparat yang berwajib menutup seluruh penambangan bauksit ilegal di Tanjungpinang.
"Tambang bauksit ilegal telah merugikan negara, masyarakat dan merusak lingkungan," ujar seorang pengurus Forum Aliansi Peduli Kepulauan Riau, Hazarullah Aswad, yang juga Sekretaris Front Pembela Islam di Tanjungpinang, Selasa.
Terkait permasalahan tersebut, kata dia, Forum Aliansi Peduli Kepulauan Riau akan menggelar unjuk rasa di Mapolresta Tanjungpinang pada Rabu (10/8-2011) sekitar pukul 10.00 wib. Massa juga direncanakan menggelar aksi unjuk rasa di Sungai Timun, lokasi penambangan bauksit yang diduga ilegal.
Perusahaan yang diduga melakukan penambangan bauksit secara ilegal di Sungai Timun adalah PT DBR dan PT S. Aktivitas penambangan bauksit di lokasi tersebut diduga sudah berlangsung lama.
"Selain menggelar demonstrasi di Kantor Polresta Tanjungpinang, kami juga menyampaikan aspirasi di lokasi tambang bauksit ilegal," katanya.
Hazarullah mengungkapkan, Forum Aliansi Peduli Kepulauan Riau mendesak AKBP Suhendri mundur dari jabatannya sebagai Kapolresta Tanjungpinang, karena dinilai tidak mampu menanggulangi penambangan bauksit ilegal.
"Negara ini negara hukum, karena itu semestinya penambangan bauksit ilegal ditutup dan pelakunya dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Akibat ketidaktegasan pemerintah dan aparat yang berwajib, penambang bauksit ilegal semakin merajalela. Lahan yang dirusak pun semakin luas.
"Ini harus dihentikan," ungkapnya.
Baru-baru ini, Forum Aliansi Peduli Kepulauan Riau menggelar aksi unjuk rasa di lokasi penambangan bauksit. Beberapa rumah milik pengusaha tambang juga didemo.
Pada saat itu, pendemo juga menyampaikan aspirasi di halaman rumah Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan. Mereka meminta Suryatati menangani permasalahan tambang ilegal secara serius.
(ANT-NP/S023/Btm3)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
